Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan dirinya dan jajaran direksi PT PLN (Persero), di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat itu, Bahlil melaporkan mengenai kondisi ketahanan energi nasional hingga proyek hilirisasi RI. Adapun, jajaran Direksi PT PLN (Persero) tiba di Istana sekitar pukul 12.00 WIB siang dan Bahlil tampak keluar dari Istana sekitar pukul 17.15 WIB.
Rapat ini turut dihadiri oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo, Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Rakhmad Dewanto Haris, termasuk CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.
Bahlil menerangkan, hal pertama yang dibicarakan adalah evaluasi program hilirisasi. Dia melaporkan bahwa ada beberapa sudah jalan seperti ekosistem industri baterai mobil kerja sama antara CATL dan Antam, yang akan diresmikan pada akhir Juli.
Kedua, rapat juga dibahas mengenai pasokan energi. Bahlil melaporkan bahwa ketahanan energi Indonesia berada di angka rata-rata 20 hari batas minimum.
Selain itu juga dibahas mengenai keberlangsungan stabilitas pelayanan PLN kepada masyarakat. Mengingat terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di pulau Jawa.
Menurut Bahlil, terkait hal itu bersama dengan Direktur Utama PLN sudah membedah tiga hal yang menjadi masalah. Termasuk permasalahan pasokan batu bara untuk menghidupi pembangkit.
"Salah satunya adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua adalah pemenuhan terhadap batu bara high calorie yang medium," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa konsumsi batu bara PLN per tahun itu mencapai 154 juta ton. Kementerian ESDM sudah memberikan penugasan berupa Domestik Market Obligation (DMO) kepada perusahaan batu bara untuk melayani PLN sebesar 180-190 juta ton.
PLN juga sudah melakukan kontrak pembelian ke pengusaha hanya 134 juta untuk satu tahun, sehingga jika dihitung ada kekurangan kebutuhan sekitar 20 juta ton. Menurut Bahlil hal itu tidak menjadi permasalahan karena dari kontrak yang diteken itu baru berjalan 6 bulan.
"Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha itu 134 juta ton untuk satu tahun. Sekarang baru bulan 6 harusnya itu no issue," kata Bahlil.
Bahlil juga menerangkan bahwa salah satu hal yang dikeluhkan PLN terkait pasokan adalah kualitas batu bara.
"PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tapi yang lebih dari itu adalah kita sudah meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
