Jakarta -
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan komitmennya untuk menjadikan Jakarta sebagai ruang yang aman bagi demokrasi. Rano menekankan bahwa Jakarta harus menjadi kota di mana warganya bebas berkumpul dan berpendapat tanpa dibayangi rasa takut.
Rano menyampaikan itu saat membuka Kuliah Umum bertajuk 'Jalan Buntu Reformasi' di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli).
"Sebagai Wakil Gubernur, komitmen saya sederhana untuk diucapkan, tapi tidak mudah dijalankan. Satu, Jakarta tetap menjadi kota di mana orang boleh berkumpul, berpendapat, dan berbeda tanpa takut," kata politisi PDI Perjuangan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rano menyatakan bahwa ruang-ruang publik di Jakarta, termasuk kampus, harus tetap terbuka bagi diskusi dan kritik, sekalipun isinya ditujukan kepada pemerintah daerah.
"Kampus ke kampus, ruang-ruang publik kota harus tetap terbuka untuk forum seperti hari ini. Termasuk ketika isinya mengkritik kami (pemerintah)," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, sosok yang akrab disapa 'Bang Doel' itu mengaku memiliki ikatan emosional dan utang budi terhadap keberanian para pejuang peristiwa 27 Juli 1996. Dia menyebut karir politiknya berjalan di atas jalan yang dibuka oleh pengorbanan para korban Kudatuli.
"Saya bukan korban Kudatuli, saya tidak berhak memakai penderitaan sebagai jubah. Tapi justru karena itu saya merasa berutang. Demokrasi yang memungkinkan seorang seniman dipilih rakyat, dibayar dengan tubuh orang-orang yang bertahan di (Jalan) Diponegoro," ungkap Rano.
Menurut Rano, peristiwa Kudatuli bukan sekadar nostalgia, melainkan tugas yang belum selesai. Terutama menyangkut pengakuan negara dan keadilan bagi keluarga korban.
"Kuda Tuli belum selesai. Selama kasus ini belum dituntaskan secara hukum, selama korban dan keluarganya belum mendapat pengakuan penuh dari negara, maka peringatan tahunan kita baru setelah jalan ini. Dan hutang itu tidak lunas dengan hanya karangan bunga," sebutnya.
Dia juga menyoroti kondisi reformasi saat ini yang dinilai banyak pakar menghadapi jalan buntu akibat menguatnya oligarki dan menyempitnya ruang sipil. Alih-alih defensif, dia mengajak jajaran pemerintahan untuk mencari solusi lewat kebijakan yang manusiawi.
"Sebagai orang yang berada di dalam pemerintahan, kebiasaan buruk kami adalah defensif, sedikit-dikitnya menjawab kritik dengan daftar prestasi. Hari ini saya tidak mau begitu," imbuh Rano.
Dia kemudian menganalogikan kebijakan Jakarta dengan karakter yang diperankannya, Si Doel. Menurutnya, Si Doel adalah representasi rakyat kecil yang kerap terpinggirkan oleh pembangunan.
"30 tahun lebih saya memerankan anak Betawi yang sekolah menjadi insinyur sambil narik oplet. Dulu saya kira itu cuma cerita keluarga, makin tua saya makin sadar Si Doel itu cerita politik," cerita Rano.
"Cerita yang orang kecil yang tanahnya digusur, yang hidupnya dipinggirkan pembangunan, tetapi tetap percaya bahwa sekolah, kerja keras, dan harga diri bisa mengubah nasib," sambungnya.
Rano menekankan bahwa pihaknya selalu memperhatikan warga kecil dalam setiap kebijakan.
"Si Doel tidak boleh hanya jadi tontonan, dia harus jadi ukuran. Setiap kebijakan Jakarta harus bisa menjawab satu pertanyaan: Apakah ini memudahkan atau menyusahkan hidup orang seperti Si Doel dan keluarganya?" pungkasnya.
(ond/idh)
