Puan Soroti PHK di Bali: Evaluasi Efisiensi Anggaran Secara Selektif

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Bali. Puan meminta pemerintah segera bertindak untuk mengantisipasi badai PHK lainnya.

"Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Kita berharap Pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita," kata Puan, dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Puan mengatakan fenomena PHK di Bali merupakan bentuk nyata rapuhnya struktur ketenagakerjaan nasional. Khususnya, kata dia, di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.

"Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini," ujarnya.

"Gelombang PHK bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik karena industri yang melemah, maupun karena menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencarian," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memiliki mekanisme konkret dan terukur untuk merespons PHK massal. "Termasuk belum ada skema pelatihan ulang (reskilling) yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal," ucapnya.

Menurutnya, PHK saat ini yang merambah dari sektor manufaktur ke sektor pariwisata menunjukkan ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional. Sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, dengan prioritas daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.

"Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa," paparnya.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk mengintegrasikan program Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata. Terutama dalam hal pelatihan digital, peralihan sektor kerja, dan penguatan UMKM berbasis pariwisata.

"Tentunya juga harus ada insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja di tingkat lokal," jelasnya.

"Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi jadi bising di pusat, tapi hening di daerah. Jika negara gagal hadir di tengah krisis ketenagakerjaan ini, maka kepercayaan publik akan runtuh perlahan," sambungnya.

Puan menekankan PHK bukan sekadar persoalan statistik semata. Namun, juga permasalahan sosial masyarakat yang berdampak pada kehidupan jutaan keluarga di Indonesia.

"Pemerintah harus segera membuktikan bahwa negara tidak hanya pandai bicara di panggung konferensi, tetapi juga tanggap dalam melindungi pekerja yang kini kehilangan pekerjaan dan sebagian juga kehilangan harapan," tuturnya.

Sebagai informasi, sekitar 100 pekerja di sektor pariwisata di Bali mengalami PHK sejak awal 2025. Laporan PHK terhadap 100 pekerja dari salah satu hotel besar di Badung itu terjadi akibat lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Sementara itu, terbaru, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terkena PHK. Pabrik tersebut akan tutup mulai 1 Juli 2025.

(amw/lir)