Proses ekstradisi tersangka kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, belum juga selesai. Paulus Tannos pun masih berada di Singapura dan belum bisa dipulangkan ke Indonesia.
Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan proses ekstradisi Paulus Tannos masih terus berjalan. Dia memastikan KPK secara aktif terus menerus memonitor setiap perkembangan yang terjadi pada proses ekstradisi tersebut.
"Jadi memang proses ekstradisi terhadap saudara PT selaku tersangka sekaligus DPO dalam perkara di KPK ini memang masih terus berprogres dan sampai saat ini progresnya juga positif," jelas Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (11/5/2026).
"KPK secara aktif bersama Kementerian Hukum sebagai LO-nya Pemerintah Indonesia untuk pengurusan pengembalian atau proses ekstradisi saudara PT dari Singapura," lanjutnya.
Selain itu, Budi mengatakan KPK secara intens terus menerus saling berkirim surat dengan otoritas di Singapura yang menangani proses ekstradisi ini. Meski begitu, di mengatakan proses ekstradisi ini memang memerlukan waktu yang panjang.
"Tentu ini memang proses yang cukup panjang dan kami terus memantau, kami terus aktif berkoordinasi dan kami berharap semuanya bisa berjalan secara efektif agar bisa kita bawa pulang kembali saudara PT selaku tersangka sekaligus DPO dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK sehingga nanti bisa kita lanjutkan proses hukumnya," pungkasnya.
Terkait proses ekstradisi Paulus Tannos, terakhir kali KPK memberikan penjelasan yakni pada saat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R Narendra Jatna, batal hadir sebagai saksi ahli dalam sidang ekstradisi Paulus Tannos di Singapura. Namun saat itu KPK menyampaikan tetap optimistis Paulus Tannos bisa tetap dipulangkan ke Indonesia.
Budi saat itu mengungkapkan, Jamdatun Narendra Jatna tidak dihadirkan secara langsung karena telah mengirimkan pendapat hukum sejak awal Desember 2025. Pendapat hukum yang disampaikan Jamdatun sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Paulus Tannos.
"KPK menghadirkan Pak Jamdatun untuk menerangkan berkaitan dengan konstruksi suap. Di mana, suap itu masuk ke dalam sebuah konstruksi PMH ya, perbuatan melawan hukum. Karena memang Paulus Tannos ini kan disangkakan Pasal 2, Pasal 3, kerugian keuangan negara," kata Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/2).
"Dan itu relevan dengan apa yang disampaikan oleh ahli dari pihak Paulus Tannos ya, sehingga affidavit kemarin juga sudah dikirimkan. Jadi memang karena keterangannya sudah sama ya, jadi afidavit tetap disampaikan dan artinya sudah firm ini, sudah relevan ya penjelasannya baik dari pihak KPK maupun dari pihak Paulus Tannos ya berkaitan untuk menerangkan soal suap, termasuk dalam perbuatan melawan hukum," ungkapnya.
Budi mengatakan KPK saat ini masih menunggu kemungkinan Paulus Tannos akan menghadirkan saksi ahli lainnya. Putusan sidang ekstradisi Paulus Tannos dijadwalkan akan diketuk hakim tiga bulan mendatang.
"Ya untuk putusan pertama mungkin sekitar 3 bulan. Tapi di putusan pertama itu juga masih dimungkinkan untuk banding misalnya. Nah, tapi kan banding itu hanya proses formil ya, tidak ada pembuktian-pembuktian lagi," katanya.
KPK, kata Budi, optimistis bisa membawa pulang Paulus Tannos ke Indonesia. Dia mengatakan semua dokumen ekstradisi Paulus Tannos telah diserahkan pemerintah Indonesia ke Pengadilan Singapura.
"KPK tentunya optimis ya, bahwa proses ekstradisi ini dapat berjalan secara lancar dan proses hukum terhadap Paulus Tannos bisa segera dilanjutkan di KPK. Kita mendapat banyak dukungan ya dari Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri, termasuk juga dari Kejaksaan Agung, dan kawan-kawan di KBRI di Singapura juga mendukung penuh terhadap proses dan setiap tahapan ekstradisi Paulus Tannos ini," tutur Budi.
Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia sempat jadi buron sejak 2021 dan ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Paulus Tannos saat ini masih menjalani sidang ekstradisi di Singapura sebelum dipulangkan ke Tanah Air.
(kuf/lir)
