Jakarta -
Menteri Koordinator Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar konsolidasi bersama tiga kementerian di bawah koordinasinya. Agenda ini digelar usai mantan Wamen Imipas, Silmy Karim, terjerat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.
Hadir Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, dan Wamenham Mugiyanto. Yusril mengaku prihatin atas hal tersebut.
"Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas, sehubungan dengan terjadinya beberapa peristiwa sejak minggu yang lalu yang menjadi sorotan dan perhatian publik, yaitu terjadinya berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada jajaran kantor Imigrasi Jakarta Barat," kata Yusril kepada wartawan di Kantor Kemenkumham Imipas, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril tak menampik kasus itu melibatkan banyak pejabat di jajarannya yang saat ini dalam proses pemeriksaan hingga ditahan. Untuk itu, dia meminta seluruh jajarannya mereformasi hukum dan birokrasi.
"Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini. Dan sebab itulah, ya sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi," jelasnya.
"Maka kami menyelenggarakan kegiatan pada hari ini untuk melakukan konsolidasi, mengingatkan kembali tentang tugas-tugas birokrasi terutama dalam melakukan pelayanan publik dan menciptakan sistem yang baik," sambungnya.
Yusril ingin seluruh pegawai ASN dan pejabat di kementeriannya bekerja dengan jujur dan benar-benar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baginya, ini menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.
"Dan terus kami juga akan melakukan pemantauan, peningkatan pengawasan, perbaikan sistem agar tidak terulang lagi kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada imigrasi juga pada unit-unit kerja yang lain, pemasyarakatan, administrasi hukum, pelayanan HAM, dan lain-lain," ucapnya.
Yusril meminta seluruh kementerian di bawahnya agar memperbaiki dan meningkatkan sistem. Bukan hanya digitalisasi pelayanan, tapi juga terkait dengan aturan-aturan pelaksana, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
"Supaya pegawai negeri itu betul-betul kalau perlu enggak banyak pikir lagi, memang sudah ada sistemnya, sampai petunjuk teknisnya dilaksanakan, dan kalau itu dikerjakan sebenarnya semua masalah itu jadi tidak ada masalah ya," ungkapnya.
Dia meminta pengerjaan semua urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat transparan. Ini jadi upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah.
"Misalnya pembuatan paspor atau pengurusan izin tinggal, itu sudah ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, lalu kemudian ketika permohonan diserahkan atau di-submit itu ada hitungannya berapa hari ya prosesnya itu akan selesai, dan kemudian jumlah pembayarannya berapa, dan semua itu harus dilakukan secara transparan," kata dia.
Selain itu, Yusril ingin pengawasan pelayanan diperkuat. Dia juga berharap dapat merealisasikan rencana pengawasan dari eksternal.
"Dan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Imipas tadi, atasan akan mengawasi apa yang dilakukan oleh bawahannya. Dan ini pengawasan dilakukan secara internal, tapi juga kita membuka kesempatan dan membuka peluang bagi pengawasan eksternal, baik melalui BPKP, melalui BPK, melalui juga aparat penegak hukum, agar semua itu berjalan secara transparan," imbuh dia.
Tonton juga video "Hasto Tanggapi Usulan Yusril soal Ambang Batas Parlemen Sesuai Jumlah Komisi"
(tsy/dek)
