Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan melalui BUMN khusus bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan itu diumumkan Prabowo saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026) lalu.
Menurut Presiden Prabowo, langkah tersebut diambil untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Di saat yang sama, Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengikut dalam penentuan harga komoditas global, terutama untuk kelapa sawit sebagai salah satu andalan ekspor nasional.
"Saudara-Saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026).
Ia meminta jajaran kabinet mulai merumuskan mekanisme agar harga komoditas strategis nasional bisa lebih banyak ditentukan dari dalam negeri.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli/pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri, saudara-saudara sekalian," ujarnya.
Prabowo juga menegaskan kebijakan serupa akan diterapkan pada komoditas strategis lain. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar dijual murah ke pasar global.
"Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan sektor komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), saat ini terus menunjukkan tren positif dan menopang ekspor nasional.
"Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional," ungkap Amran dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/5/2026).
Pemerintah mencatat devisa ekspor minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai US$23 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Sementara total produksi sawit nasional mencapai sekitar 56 juta ton, dengan ekspor berbagai produk olahan sawit menembus 32 juta ton.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai momentum ini menjadi titik balik bagi Indonesia untuk mengambil kembali kendali atas komoditas strategis nasional.
"Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?" kata Sudaryono.
Ia menegaskan pemerintah ingin Indonesia menjadi penentu aturan main dalam perdagangan komoditas global.
"Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri," ucapnya.
Menurutnya, bila pasar luar negeri tidak menerima harga yang ditetapkan Indonesia, pemerintah siap mengoptimalkan penggunaan domestik dan menjaga cadangan sumber daya untuk masa depan.
"Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah. Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main," tegasnya.
Bos Sawit Buka Suara
Di sisi lain, rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor sawit mulai memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengingatkan agar aturan baru itu tidak mengganggu rantai pasok dan pasar ekspor yang selama ini sudah berjalan.
"Tidak semua eksportir ini adalah perusahaan perkebunan yang juga mempunyai industri hilir. Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu. Dengan adanya badan, bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini?" kata Eddy kepada CNBC Indonesia.
Ia juga menyoroti kebutuhan importir yang sering meminta spesifikasi produk berbeda-beda.
"Jadi, industri yang sama belum tentu pesanannya sama. Apakah hal seperti ini bisa dilayani?" tukasnya.
Menurut Eddy, implementasi kebijakan baru harus dilakukan hati-hati agar Indonesia tidak kehilangan pasar ekspor sawit.
"Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri. Jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik," pungkas Eddy.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
