Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berada di bawah tekanan politik setelah memicu kontroversi pemberian katalog hadiah kepada lebih dari 300 anggota parlemen. Penerima hadiah berasal dari partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), menyusul kemenangan besar dalam pemilihan umum 8 Februari lalu.
Takaichi mengakui pemberian katalog itu dalam unggahan di platform X dan di depan parlemen pada Rabu, menegaskan bahwa tidak ada uang pajak yang digunakan. Menurut dia, setiap hadiah, termasuk biaya pengiriman dan pajak, bernilai sekitar 30.000 yen (setara kira-kira Rp 3,2 juta) per legislator.
"Hadiah ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka di pemilu yang sangat sulit ini, dan kami berharap akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka di masa depan sebagai legislator," ujar Takaichi melalui unggahan di X, seperti dikutip AFP, Rabu (25/2/2026).
Dia menjelaskan biaya tersebut dibayar dari dana politik cabang LDP di Prefektur Nara, yang dipimpinnya, sehingga menurutnya tindakan itu tidak melanggar undang-undang pendanaan politik Jepang. Peraturan di negara itu melarang donasi individu kepada kandidat publik, tetapi memperbolehkan partai dan cabang lokalnya memberikan kontribusi semacam ini.
Namun pengungkapan ini memicu reaksi keras dari kubu oposisi serta publik yang masih sensitif terhadap isu transparansi dana politik.
Junya Ogawa, pemimpin oposisi dari Aliansi Reformasi Sentris, mengatakan kabar tersebut "dapat dengan mudah membuat orang berkata, 'Perdana Menteri Takaichi, Anda juga?'" dan menegaskan bahwa Takaichi harus dimintai pertanggungjawaban secara ketat atas langkah tersebut.
Media Jepang, termasuk Bunshun Online, melaporkan bahwa katalog hadiah berasal dari perusahaan ritel terkenal Kintetsu Department Store, yang menyediakan katalog di mana penerima dapat memilih berbagai barang, mulai dari sepeda hingga makanan premium atau paket menginap di hotel mewah.
Isu ini kembali mengingatkan publik Jepang pada skandal dana gelap LDP tahun 2023 yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan memperlemah dukungan terhadap koalisi penerusnya. Kritik terhadap penggunaan hadiah politik diyakini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap partai yang berkuasa.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
