Jakarta -
Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Gantina, meminta pemerintah menjaga stabilitas jemaah haji imbas perang di Timur Tengah. Dia mendorong pemerintah untuk memastikan keuangan haji tak terganggu.
"Berkecamuknya konflik Timur Tengah berdampak segala aspek, dari keamanan hingga ekonomi. Karena itu perlu mitigasi komprehensif dari membawa pulang jamaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Selly, dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Selly mengingatkan perlu adanya kesiapan skenario pembiayaan dan logistik jika terjadi kondisi darurat yang mengharuskan jemaah bertahan lebih lama di Arab Saudi. Menurutnya, jika terjadi situasi luar biasa yang membuat jemaah tertahan, maka akan memunculkan pertanyaan mengenai pembiayaan akomodasi hingga transportasi tambahan.
"Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa serta-merta membebankan seluruhnya kepada dana yang dikelola oleh BPKH. Dana haji harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai seluruh sumber daya keuangan digunakan untuk menyelamatkan situasi jangka pendek, tetapi pada tahun berikutnya justru tidak tersedia dana yang cukup untuk memberangkatkan jamaah," jelasnya.
Lebih lanjut, Selly juga meminta pemerintah menyiapkan berbagai skema pemulangan jamaah haji jika jalur penerbangan utama terganggu. Selly menilai jika terjadi perubahan rute penerbangan, dengan rute memutar melalui Afrika, maka biaya operasional akan meningkat signifikan.
Selly mengatakan saat ini penerbangan haji Indonesia dilayani oleh dua maskapai utama, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Menurutnya, maskapai asing belum tentu bersedia melakukan penjadwalan ulang dengan rute lebih panjang tanpa konsekuensi biaya tambahan.
"Karena itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, hingga skema pembiayaan darurat, agar keselamatan dan kepastian kepulangan jamaah tetap terjamin," ujarnya.
Pihaknya, kata dia, akan mengawasi dan memastikan perlindungan jemaah haji. Menurutnya, pemerintah perlu membuat beberapa skenario perjalanan.
"Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas negara. Oleh karena itu, kesiapan negara dalam menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita terhadap jamaah," ujarnya.
(amw/maa)
