Pemprov Jakarta Pasang 100 CCTV Baru di Taman-Wilayah Rawan Bencana

Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan 100 unit kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di berbagai taman kota dan wilayah rawan bencana hingga RT dan RW. Penambahan ini menjadi bagian dari strategi penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi.

Peluncuran itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/5/2025). Pramono mengatakan saat ini terdapat 1.500 CCTV, dengan adanya penambahan 100 CCTV tersebut.

"Memang kita sebenarnya CCTV secara keseluruhan 1.400 tambah 100 jadi 1.500 di tempat-tempat strategis, termasuk di 12 taman yang baru kita buka 24 jam," kata Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa CCTV yang baru dipasang berasal dari program corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.

"100 CCTV ini kami pasang di taman-taman, seperti Taman Ecopark, Tebet Eco Park, dan Taman Langsat, serta di beberapa wilayah RT dan RW yang rawan bencana seperti kebakaran dan banjir. Salah satunya di Kebon Jeruk, yang kemarin kita pasang tiga titik," jelas Budi.

Semua kamera ini telah terintegrasi dalam dashboard pusat Pemprov DKI yang selalu dipantau oleh petugas, memastikan jika terjadi kejadian darurat seperti tawuran atau kebakaran, bantuan dapat segera dikerahkan tanpa harus menunggu laporan dari warga.

Masyarakat Bisa Pantau Lewat Dashboard Kelurahan

Pemprov DKI juga berencana membuka akses monitoring di tingkat kelurahan agar masyarakat dan petugas piket bisa ikut memantau kondisi lingkungan secara langsung.

"Nantinya dashboard pemantauan akan tersedia di kelurahan. Dari sana, petugas kelurahan dan warga seperti dari FKDM bisa ikut mengawasi. Ini memperkuat partisipasi publik dalam menjaga keamanan lingkungan," ujarnya.

Pemprov DKI juga mengintegrasikan sistem pengaduan Lapor Warga melalui aplikasi JAKI, yang kini menjadi kanal utama pengaduan masyarakat dengan tingkat respon yang tinggi. Budi memastikan bahwa data pelapor dijamin kerahasiaannya, dan laporan yang tidak ditindaklanjuti dalam enam hari akan berdampak langsung pada kinerja pegawai yang bersangkutan.

"Kami mendorong warga memanfaatkan JAKI karena sistemnya cepat, ada geotagging, dan terhubung langsung ke OPD. Transparansi dan akuntabilitas kami jaga melalui sistem ini," tambahnya.

Penambahan 100 CCTV ini merupakan langkah awal dari kajian lanjutan yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait kebutuhan kamera pengawas di seluruh wilayah Jakarta. Ke depannya, penambahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.

(bel/azh)