Jakarta, CNBC Indonesia - Indikator yang menggambarkan kegiatan industri manufaktur, yakni Purchasing Managers' Index (PMI), anjlok pada April 2025 untuk Indonesia, di tengah panasnya tensi perang dagang, akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya, termasuk RI.
PMI Manufaktur yang dirilis S&P Global per hari ini, Jumat (2/4/2025) untuk Indonesia hanya sebesar 46,7 atau merosot dibanding posisi Maret 2025 yang masih di level 52,4. Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merosotnya PMI Manufaktur itu disebabkan masalah perang dagang, yang membuat optimisme pelaku usaha di Indonesia maupun di seluruh dunia melemah. Sebab, perang tarif dagang menghambat aktivitas perdagangan dunia.
"PMI turun kan karena trade war. Jadi, dunia kan perdagangannya shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Untuk mengantisipasi masalah sentimen industri ini, Airlangga mengatakan, pemerintah telah meluncurkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia lebih kuat di luar negara mitra dagang utama, seperti China dan AS yang sedang perang tarif dagang. Salah satunya ialah pasar ekspor Eropa melalui percepatan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
"Kita sedang mendorong untuk IEU CEPA. Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan tariff barrier, karena kalau kita turun, yang lain juga resiprokal menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif," ucap Airlangga.
Selain diversifikasi pasar ekspor, Airlangga menekankan, pemerintah juga tengah menggodok kebijakan deregulasi untuk makin menggeliatkan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, melalui Satgas Deregulasi.
Satgas Deregulasi ini nantinya akan menyiapkan paket kebijakan kemudahan perdagangan, seperti melalui penerapan kebijakan fleksibilitas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) maupun dan penghapusan kuota impor.
"Deregulasi sedang akan berjalan, satgas sedang berproses. Dan dalam waktu singkat mungkin kita akan mengeluarkan paket-paket kebijakan," tutur Airlangga.
Ia juga menekankan, pemerintah terus merampungkan negosiasi tarif dengan AS supaya tidak mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% untuk barang-barang dari Indonesia. Hasil negosiasi ini ia pastikan akan selesai dalam 2-3 pekan ke depan.
(dem/dem)
Saksikan video di bawah ini:
Video: DPR Soal Prabowo Longgarkan TKDN Hingga Nego Investasi iPhone
Next Article Proyek Tanggul Laut Raksasa di Utara Jawa Bakal Libatkan Swasta
