Operasi Berantas Jaya 2025 Berakhir, Penindakan Premanisme Tetap Lanjut

Jakarta -

Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar selama 14 hari telah berakhir. Meski operasi telah berakhir, namun penindakan terhadap pelaku premanisme dan kejahatan jalanan tetap dilanjutkan.

"Walau operasi preman telah berakhir tanggal 23 Mei kemarin, namun Kapolda Metro Jaya mengatakan sasaran operasi preman akan terus ditingkatkan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan, kita akan melaksanakan setiap hari pemberantasan preman," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Ade Ary mengatakan penindakan tersebut akan dilakukan dengan upaya preemtif dengan memberikan imbauan kepada masyarakat hingga penindakan hukum.

"Dimulai dengan melakukan kegiatan preemtif, penyuluhan imbauan, peningkatan kegiatan polisi dengan patroli hingga penegakan hukum apabila ada laporan dari masyarakat terkait gangguan premanisme yang merugikan dan merupakan tindak pidana," jelasnya.

"Jangan ragu untuk melaporkan kepada kami bisa menghubungi hotline 110 atau polisi yang ada di lapangan. Polda Metro Jaya hadir 24 jam, masyarakat tidak perlu khawatir, untuk memberikan rasa aman," lanjutnya.

Ade Ary mengatakan Operasi Berantas 2025 merupakan komitmen Polri, khususnya Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan premanisme yang kian meresahkan.

"Kapolda meminta jajaran tidak ragu-ragu memberantas premanisme, dan merespons cepat setiap aduan dari masyarakat," imbuhnya.

Operasi Berantas Jaya 2025 digelar sejak tanggal 9-23 Mei 2025. Selama kurun waktu tersebut, Polda Metro Jaya dan jajaran polres mengamankan ribuan pelaku premanisme hingga kejahatan jalanan lainnya.

Pada praktiknya, pelaku premanisme melakukan cara-cara kekerasan dengan berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga debt collector atau mata elang.

Selain anggota ormas, Polda Metro Jaya juga mengamankan sejumlah pimpinan ormas yang diduga terlibat dalam aksi premanisme tersebut.

"Seperti di Tangsel itu melibatkan ketuanya, itu masih kita buru. Di Bekasi melibatkan ketuanya juga di level nasional bahkan," sambungnya.

(mea/dhn)