Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun hunian untuk warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. NasDem mengatakan rumah-rumah warga yang berada di bantaran rel rawan terhadap kecelakaan.
"Kami dari Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta pada prinsipnya menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian yang layak bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kawasan Senen," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Minggu (29/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jupiter menilai pembangunan hunian untuk warga tepi rel Senen itu bentuk kehadiran negara untuk menyediakan tempat tinggal yang layak. Terlebih, kata dia, rumah-rumah di sepanjang rel Senen itu berisiko tinggi.
"Apalagi, kondisi hunian di bantaran rel selama ini memang memiliki risiko tinggi, baik dari aspek keselamatan maupun kesehatan," jelas dia.
Anggota Komisi B DRPD DKI Jakarta itu juga telah mendengar Pemprov DKI Jakarta mendukung rencana Prabowo tersebut. Namun, NasDem memberikan sejumlah catatan penting atas rencana pembangunan hunian itu.
"Relokasi harus humanis dan partisipatif. Relokasi warga memang diperlukan, mengingat bantaran rel bukan peruntukan hunian. Tetapi prosesnya harus dilakukan secara persuasif, dialogis, dan tanpa paksaan, dengan melibatkan warga dalam setiap tahap," katanya.
NasDem juga mengingatkan mengenai kepastian hunian pengganti. Dia berharap rusun yang dibangun nantinya tidak jauh dari sumber mata pencarian warga.
"Pemerintah harus memastikan bahwa hunian pengganti-baik berupa rusun atau bentuk lainnya-layak huni, terjangkau, dan tidak jauh dari sumber mata pencaharian warga," katanya.
"Relokasi tidak hanya soal memindahkan tempat tinggal, tetapi juga harus disertai jaminan keberlanjutan ekonomi warga, termasuk akses pekerjaan, pendidikan, dan transportasi," imbuhnya.
Selain itu, NasDem berharap adanya penataan kawasan yang berkelanjutan. Menurutnya, kawasan di tepi rel tidak boleh ditempati secara ilegal.
"Penertiban bantaran rel harus diikuti dengan penataan kawasan agar tidak kembali ditempati secara ilegal di kemudian hari," jelasnya.
PDIP Ingatkan Agar Rusun untuk Warga KTP Jakarta
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ida Mahmudah mengatakan lahan di sepanjang rel Senen adalah milik PT Kereta Api Indonesia. Dia mendukung pembangunan hunian untuk warga yang tinggal di sepanjang rel tersebut.
"Itu tanah DJKA kalau sepanjang rel kereta di Senen itu, itu memang kewenangan pusat. Memang yang perlu diperhatikan lagi kalau memang itu dibangun harus perawatan atau pengawasan yang perlu karena riskan kecelakaan kereta, atau mungkin dipagar permanen yang tinggi agar masyarakat penghuni rusun tidak gampang nyeberang," kata Ida dihubungi terpisah.
Ida menekankan jika rusun nantinya sudah terbangun, warga yang tinggal harus yang memiliki KTP Jakarta. Dia juga mengingatkan aspek keselamatan hunian.
"Tapi memang kalau pinggiran rel atau tanah DJKA mau dibangun rusunawa oleh pemerintah pusat dan peruntukannya untuk warga DKI Jakarta kenapa tidak didukung. Saya mendukung saja asalkan jangan membuat warga ini menjadi celaka karena ada rusun di sekitar rel kerata," ucap dia.
Prabowo Akan Bangun Rusun untuk Warga Tepi Rel Senen
Sebelumnya, Prabowo menemui warga atau blusukan di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat. Setelah menyerap harapan masyarakat, Prabowo memerintahkan sejumlah menteri dan pimpinan PT KAI membangun hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api kawasan Senen.
"Tadi malam, setelah blusukan menyapa warga di pinggir rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat," tulis Seskab Teddy Indra Wijaya di akun Instagram Setkab, Jumat (27/3).
Prabowo memberikan perintah tersebut kepada Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, Plt Dirut Perumnas Imelda Alini Pohan, dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin. Perintah diberikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo.
"Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Perumahan melalui telepon karena sedang di Toba (diwakili Sekjen Menteri), Menteri Pekerjaan Umum, Dirut Perumnas dan KAI (Kereta Api Indonesia) serta beberapa pejabat terkait untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api," katanya.
Tonton juga video "Usai Bertemu Prabowo, Paloh Ungkap RI Tetap Gabung Board of Peace"
(lir/imk)
