Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengaku kecewa dengan kinerja sejumlah pihak di internal kementeriannya terkait pembangunan Sekolah Rakyat. Ia bahkan menyebut proyek tersebut sempat berjalan 'setengah mangkrak' karena adanya pekerjaan yang menurutnya tidak terpuji pada tahap awal pelaksanaan proyek.
Ia menjelaskan bahwa sampai 20 Mei 2026, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 58 - 59 persen. Kemudian, Dody juga menemukan adanya kontrak pembangunan yang masa penyelesaiannya justru melewati target operasional Sekolah Rakyat.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto menginginkan bangunan sekolah sudah siap digunakan pada Juni 2026 agar siswa dapat mulai belajar saat tahun ajaran baru pada Juli mendatang.
"Beberapa kali Presiden mengatakan bahwa bangunan Sekolah Rakyat harus siap pada tahun ajaran baru which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," ujarnya saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, berbagai hambatan yang muncul sebenarnya telah diantisipasi sejak awal. Ia mengaku telah memberikan sejumlah arahan dan solusi agar potensi kendala teknis dapat segera ditangani, tetapi instruksi tersebut tidak dijalankan secara optimal sehingga penyelesaian masalah menjadi terlambat.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain karena masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab progres pembangunan Sekolah Rakyat tertinggal dari target yang telah ditetapkan.
Dody menilai sejumlah persoalan teknis semestinya sudah beres pada Januari - Februari 2026. Namun, lambatnya penanganan membuat proses konstruksi tertunda sehingga progres pembangunan tidak berjalan sesuai target.
Ia mengaku cukup terkejut dengan lambatnya progres pembangunan mengingat proyek tersebut dikerjakan oleh jajaran profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sebagai konsekuensi atas kondisi tersebut, Dody menyatakan telah memberhentikan beberapa orang dari posisinya.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Meski demikian, Dody masih optimistis mayoritas proyek dapat diselesaikan sesuai target. Dari total 93 Sekolah Rakyat yang tengah dibangun, ia meyakini sebanyak 88 sekolah dapat rampung pada Juni 2026 sehingga siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
Tonton juga video "Melihat Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya"
(akn/ega)
