Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan sederet perjanjian dagang yang tengah dan akan dijalankan Indonesia dengan berbagai negara pada 2026. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk memperluas pasar ekspor nasional di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif.
Budi menyebut, pemerintah telah menetapkan target penyelesaian sejumlah perundingan dagang strategis, baik dalam bentuk penandatanganan, perundingan lanjutan, hingga ratifikasi perjanjian.
"Ya kita mempunyai target-target untuk perundingan-perundingan perdagangan yang akan kita lakukan (di tahun 2026), yaitu bagaimana menyelesaikan beberapa perundingan dagang termasuk penandatanganan Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-Tunisia PTA. Ini kita harus selesaikan tahun ini. sehingga harapan kami kayak EU (Uni Eropa/ UE) itu tahun depan sudah implementasi," ujar Budi dalam konferensi pers di Auditorium Kemendag, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Ia mengakui, proses perundingan dagang bukan pekerjaan singkat. Namun pemerintah berupaya mempercepat intensitas pertemuan agar kesepakatan dapat segera dicapai dan diimplementasikan.
"Kita juga segera akan meneruskan ya perundingan perjanjian perdagangan. Mudah-mudahan perundingan perdagangan yang kami sampaikan di sini bisa diselesaikan tahun ini, walaupun juga tidak mudah, karena kalau kita lihat pengalaman membuat perjanjian dagang kan tidak setahun dua tahun, tetapi kita harus memulai atau lebih sering dalam bertemu di meja perundingan, sehingga secepatnya terjadi kesepakatan, termasuk juga penyelesaian ratifikasi perjanjian yang mudah-mudahan tahun ini dapat kita selesaikan semua," katanya.
Dalam paparannya, Budi menjelaskan, Indonesia telah menargetkan penandatanganan sejumlah perjanjian penting, antara lain Indonesia-EU CEPA dan Indonesia-Tunisia PTA.
Sementara pada tahap perundingan, Indonesia tengah melanjutkan pembahasan kerja sama dagang dengan berbagai mitra, seperti Indonesia-GCC FTA, Indonesia-MERCOSUR CEPA, Indonesia-Türkiye PTA, Indonesia-Pakistan CEPA, GR Indonesia-Australia CEPA, hingga Indonesia-Bangladesh PTA. Di tingkat kawasan, perundingan juga mencakup ASEAN-Canada FTA dan ASEAN-India FTA.
Di sisi ratifikasi dan peningkatan perjanjian, pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah kesepakatan, termasuk protokol perubahan IJEPA, AHKFTA, AANZFTA, serta penguatan kerja sama kawasan seperti ASEAN-China FTA 3.0 dan ATIGA Upgrade.
Indonesia juga mendorong penyelesaian Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, serta Indonesia-EAEU FTA.
Seluruh agenda ini dirancang untuk memperluas akses pasar, menurunkan hambatan tarif, serta memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.
Adapun arah kebijakan perdagangan tersebut sejalan dengan diplomasi luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang aktif memperkuat kemitraan strategis dengan negara mitra utama. Salah satunya tercermin dalam pertemuan bilateral Prabowo dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan, Australia merupakan tetangga terdekat sekaligus mitra strategis Indonesia. Hubungan kedua negara dinilai memiliki fondasi sejarah yang panjang, termasuk dukungan Australia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak 1945.
Kedua pemimpin sepakat memperkuat kemitraan melalui penandatanganan traktat keamanan bersama Perjanjian Jakarta 2026, yang mencerminkan komitmen menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Selain aspek keamanan, kerja sama juga diperluas ke sektor ekonomi, termasuk pertanian, ketahanan pangan, investasi, dan perdagangan.
Prabowo mendorong pembentukan joint venture pertanian guna mendukung swasembada pangan Indonesia, serta mengundang Australia berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, dan emas. Di sisi lain, Indonesia juga membuka peluang bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi di sektor pertambangan Australia.
Kerja sama turut mencakup bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil, termasuk perluasan Mutual Recognition Agreements agar profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih luas di Australia.
Pemerintah menilai, penguatan hubungan bilateral dan percepatan perjanjian dagang menjadi dua instrumen utama untuk menjaga momentum ekspor Indonesia sekaligus memperkuat posisi RI dalam peta perdagangan global.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
