Jakarta, CNBC Indonesia - Jalan merupakan infrastruktur penting bagi suatu negara. Fungsinya adalah sebagai konektor antar wilayah, termasuk untuk mendukung perpindahan manusia serta barang.
Infrastruktur jalan juga menjadi agen pembangunan ekonomi suatu negara. Jika jalannya baik, akan menarik investor dan pengusaha untuk membuka usahanya. Sehingga akan menyerap tenaga kerja.
Peran penting infrastruktur jalan ternyata seksi di mata para koruptor. Terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap enam orang dan menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Dari lima orang tersangka, salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Sabtu (28/6/2025) menerangkan operasi KPK bermula dari laporan masyarakat yang menilai proyek infrastruktur jalan yang kurang bagus di Sumut.
"Kronologinya di mana sejak beberapa bulan lalu itu ada informasi dari masyarakat kepada kami terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian juga adanya infrastruktur di wilayah tertentu di Sumut kualitasnya yang memang kurang bagus sehingga diduga ada tindak pidana korupsi pada saat pembangunannya," kata Asep seperti dikutip pada Minggu (29/6/2025).
Asep menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan ini dilakukan oleh pihak yang sudah diatur untuk menang lelang pembangunan jalan.
"Pembangunan jalan ini berjalan, dilakukan oleh pihak-pihak yang memang sudah di-setting menang. Kita akan menunggu nanti sejumlah uang, pada umumnya 10 sampai 20%," kata Asep.
Karena tindakan tersebut, KPK berpeluang mengamankan uang dari hasil praktik kotor korupsi tersebut mencapai Rp41 miliar atau sekitar 20 persen dari nilai proyek bernilai Rp231,8 miliar. Dengan catatan penangkapan dilakukan saat proses lelang sudah selesai.
Namun, KPK memilih tindakan OTT untuk mencegah lebih awal proyek jalan dikerjakan dengan proses curang,
"Karena kalau dibiarkan pihak-pihak ini mendapatkan proyek ini, tentu nantinya proyek yang atau hasil pekerjaannya, tidak akan maksimal. Karena sebagian dari uangnya tersebut paling tidak tadi, sekitar 46 miliar itu akan digunakan untuk menyuap memperoleh pekerjaan tersebut, tidak digunakan untuk pembangunan jalan," ujar Asep.
"Nah tentunya pilihan kedua ini lah yang diambil. Walaupun ini uang yang ter-deliver kepada para pihak itu tidak sebesar kalau KPK mengambil opsi yang pertama, tetapi tentunya kebermanfaatan dari masyarakat akan lebih besar kalau mengambil opsi yang kedua," tambahnya.
Total Panjang Jalan di Wilayah Sumatra Utara
Menurut catatan Badan Statistik total panjang jalan menurut kabupaten/kota dan tingkat kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sumatra Utara adalah 81.321 kilometer (Km) pada 2024.
Jumlah tersebut tidak terlalu bertumbuh alias stagnan dalam lima tahun terakhir yang terlihat pada grafik di bawah.
Adapun rincian panjang jalan di setiap wilayah Sumatra Utara adalah sebagai berikut:
CNBC INDONESIA RESEARCH
(ras/ras)
