Kortas Tipikor Polri-KPK Jadi Pemateri Retret Gelombang II, Ini yang Dibahas

Jakarta -

KPK dan Kortas Tipikor Polri turut menjadi pemateri dalam retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Jatinagor, Jawa Barat. Kedua lembaga hukum itu membahas penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.

"Kami di sini hadir memberikan materi yang terkait dengan bagaimana menselaraskan program-program pemerintah sehingga bisa dieksekusi oleh pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran," kata Kepala Kortastipidkor, Irjen Cahyono Wibowo, di IPDN, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Cahyono menuturkan, kepala daerah juga harus mempunyai inovasi untuk mencari sumber daya anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu agar hal yang diamanatkan negara dalam undang-undang dasar dapat terwujud.

"Sehingga apa yang menjadi tujuan negara itu sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang dasar kita itu bisa tercapai melalui program-program astacita," sebutnya.

Sedangkan, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, mengaku telah menyampaikan materi seputaran pencegahan korupsi. Salah satu yang ditekankan ialah soal Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Jadi MCP itu kurang lebih seperti MCU untuk kesehatan, jadi manakala hasil MCP-nya sehat, kita bisa pastikan atau kita bisa simpulkan pemda yang bersangkutan kita nyatakan sehat dalam perspektif anti-korupsi," sebut dia.

"Apa MCP itu? MCP itu adalah tools untuk mengukur kesehatan pemda dalam perspektif anti-korupsi berdasarkan delapan area tata kelola pemerintahan yang paling tinggi potensi korupsinya," tambahnya.

Agung melanjutkan, ada 8 indikator di dalam MCP itu sendiri. Indikator itu menjadi penilaian untuk melihat sejauh mana sebuah pemda bebas dari praktik korupsi.

"Jadi ada isu-isu terkait dengan sumber daya alam, isu yang terkait dengan pendapatan dari pajak, dan isu-isu yang lain seperti program MBG, kemudian penebalan bansos, kemudian nanti ada sekolah rakyat, dan lain-lain," ungkapnya.

Retret gelombang II sendiri dilakukan hingga Kamis (25/6). Ada 86 kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini.

(ial/ygs)