Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyebut RUU Ketenagakerjaan ditargetkan rampung sebelum Oktober. Pembahasan itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta UU Ketenagakerjaan terpisah dari UU Cipta Kerja.
Nihayatul mengatakan legislator sedang membahas aspirasi dari para pekerja atau buruh yang akan dimasukkan dalam aturan tersebut. Namun belum ada kesepakatan terkait poin-poin mana saja yang diubah dan dipertahankan dalam aturan ketenagakerjaan.
"Aspirasi dari teman-teman pekerja ini menjadi undang-undang baru, tapi kalau di MK kan, yang dimandatkan MK kan hanya beberapa poin. Kalau teman-teman pekerja maunya ya, ini semuanya diubah, nah ini yang masih terus kami lakukan pendalaman untuk bisa segera kami putuskan," kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/5/2026).
DPR akan membahas dan memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Namun, belum ada target pembahasan akan selesai pada masa sidang kali ini.
"Kami juga akan memanggil perwakilan dari Apindo, karena Apindo ini kan kami mau spesifik di beberapa bidang. Setiap bidang pengusaha ini pasti punya aspirasi yang berbeda juga, dan kami juga akan memanggil perwakilan dari asosiasi pekerja," kata dia.
"Targetnya masa sidang ini belum bisa rampung, tapi Agustus itu sudah mulai pembahasan. Sebenarnya kami sudah mulai pembahasannya sejak lama ya," tambahnya.
Sebagai informasi, MK memandang pemerintah dan DPR perlu membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. UU baru itu diminta terpisah dari UU Cipta Kerja yang telah dibentuk pada 2023.
Hal itu disampaikan MK dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (31/10/2024). Salah satu penggugat dalam perkara ini ialah Partai Buruh.
"Menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," demikian bunyi putusan MK.
Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera menyelesaikan RUU tersebut. Prabowo mendorong UU itu dituntaskan tahun ini.
Simak juga Video: Bos Buruh Ungkap Prabowo Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Oktober
(ial/aik)
