Kemnaker dan Mitra Teken Pakta Integritas, Perkuat Layanan TKA dan K3

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serius membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas secara serentak oleh 114 Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PJP3TKA), Perusahaan Jasa K3 (PJK3), dan Lembaga Audit SMK3, di Jakarta dan Surabaya, Kamis (26/6).

Di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan Pakta Integritas ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan wujud nyata komitmen para pelaku usaha terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), sekaligus mencegah praktik maladministrasi dan gratifikasi dalam proses pelayanan perizinan.

"Pakta integritas yang Bapak/Ibu tandatangani tadi bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan," kata Yassierli dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Ia menambahkan Pakta Integritas ini tidak hanya diteken mitra eksternal, tapi juga secara internal oleh tiga direktorat pemberi layanan publik di lingkungan Kemnaker. Menurut Yassierli, perbaikan sistem pelayanan tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dari seluruh elemen, baik internal kementerian maupun para pelaku usaha.

"Kami telah dan terus melakukan perbaikan, tetapi semua itu tidak akan optimal tanpa dukungan dari internal Kemnaker maupun para pemangku kepentingan eksternal seperti Bapak/Ibu sekalian," ucapnya.

Sementara itu, di Surabaya, penandatanganan dilakukan oleh PJK3 dan Lembaga Audit SMK3 dalam rangka penguatan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini mengusung tema 'Wujudkan Layanan K3 yang Berintegritas dan Profesional'.

Staf Khusus Menaker, Indra, yang hadir mewakili menteri, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dan Menaker dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas.

"Ini bukan sekadar gimik atau seremoni. Kami ingin memastikan bahwa seluruh PJ3K benar-benar memahami arah baru dari Kemnaker. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Menaker untuk mewujudkan republik yang lebih baik, institusi yang lebih kuat, dan pelayanan K3 yang semakin berkualitas," ujarnya.

Komitmen ini, lanjut Indra, telah digaungkan sejak awal kabinet dibentuk melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Menteri, termasuk Menaker, dan diturunkan ke seluruh jajaran ASN serta pejabat di Kemnaker.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Fahrurozi, memastikan Kemnaker akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komitmen ini di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan.

"Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen Pakta Integritas ini," tegasnya.

(akd/akd)