Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan swasta demi menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bagian dari antisipasi menghadapi gejolak Perang Timur Tengah.
Pemerintah sebelumnya menyebut, kebijakan ini akan diterapkan setelah Idulfitri 2026.
Lantas, kapan tepatnya kebijakan WFH ini mulai diterapkan?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kepastian kebijakan bekerja dari rumah (WFH) saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum final.
"Masih ada pembahasan. Belum final," katanya kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Saat ditanya mengenai kapan pengumuman kebijakan tersebut akan diberlakukan, Airlangga mengatakan, "Ya nanti akan diumumkan."
Pemerintah mewacanakan kebijakan Work From Home atau WFH sebanyak satu hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi BBM di tengah gejolak dunia.
Rencana penerapan WFH ini telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga kemarin secara daring.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tito menjelaskan, dalam rapat itu juga membahas kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan BBM, pascalonjakan harga minyak global.
Meskipun begitu, dia masih belum mau membeberkan detail terkait rencana itu.
Tito mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan adalah WFH selama satu hari dalam seminggu. Meskipun dia belum mau membeberkan kapan rencana itu akan diterapkan.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
