Jaksa Tanya Hasto: Keputusan PDIP Waktu Itu Harun Masiku Kader Terbaik?

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Jaksa menanyakan apakah Harun merupakan kader terbaik sehingga diputuskan DPP PDIP untuk menerima pelimpahan suara Nazarudin Kiemas.

Jaksa awalnya menanyakan sikap yang diambil DPP PDIP dalam rapat pleno terkait pelimpahan suara Nazarudin Kiemas yang memperoleh suara terbanyak di Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Persidangan pemeriksaan terdakwa ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).

"Permohonan uji materil ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung, apakah benar kemudian DPP PDIP itu melaksanakan rapat pleno lagi untuk membahas terkait dengan putusan dari Mahkamah Agung ini?" tanya jaksa KPK.

"Betul," jawab Hasto.

Jaksa mendalami hasil keputusan rapat pleno yang dilakukan DPP PDIP. Jaksa menanyakan ke Hasto apakah Harun merupakan kader terbaik sehingga ditetapkan menerima pelimpahan suara Nazarudin.

"Nah apa hasil keputusan rapat pleno pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Hasil dari keputusan rapat pleno adalah itu juga pada bulan Juli, untuk memohon kepada KPU terhadap pelaksanaan dari hasil judicial review Mahkamah Agung yang keputusannya juga kami lampirkan. Kemudian keputusan yang lain, DPP PDI Perjuangan menetapkan bahwa saudara Harun Masiku itu menggantikan Bapak Nazarudin Kiemas. Menerima pelimpahan suara, itu tepatnya seperti itu, sebagai diskresi yang dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan hukum di dalam judicial review tersebut," jawab Hasto.

"Jadi keputusan pimpinan partai politik pada waktu itu menentukan kader terbaik itu adalah Harun Masiku?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Hasto.

Jaksa kembali mendalami keterangan Hasto soal Harun sebagai kader terbaik sehingga ditetapkan sebagai penerima pelimpahan suara Nazarudin. Hasto mengatakan tak ada istilah kader terbaik pada hasil rapat pleno DPP PDIP saat menentukan Harun sebagai penerima pelimpahan suara Nazarudin.

"Jadi berdasarkan rapat pleno di bulan Juli 2019, ada dua keputusan. Pertama menetapkan Harun Masiku sebagai kader terbaik, seperti itu?" tanya jaksa.

"Itu, tidak ada," jawab Hasto.

"Hah?" timpal jaksa.

"Karena kader terbaik adalah istilah yang ditetapkan oleh judicial review. Jadi langsung menetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa saudara Harun Masiku mendapatkan beasiswa dari Ratu Elizabeth, dan kemudian international economic of law maka ditetapkan saudara Harun Masiku untuk menggantikan Bapak Nazarudin Kiemas. Seperti itu bunyi putusannya, jadi nggak ada pernyataan sebagai kader terbaik," jawab Hasto.

Hasto menegaskan tidak ada bunyi putusan Harun sebagai kader terbaik dalam rapat pleno DPP PDIP. Dia mengatakan hasil rapat pleno menentukan Harun sebagai penerima pelimpahan suara Nazarudin, bukan menggunakan istilah sebagai kader terbaik.

"Kalau maknanya dari keputusan itu kader terbaik, tapi tidak ada keputusan bahwa Harun Masiku adalah kader terbaik. Tidak ada bunyi keputusan seperti itu, yang bunyinya hanya kader Harun Masiku ditetapkan sebagai pengganti," kata Hasto.

"Harun Masiku ditetapkan sebagai kader yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Kiemas?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Hasto.

"Kemudian keputusan kedua adalah agar DPP segera berkirim surat kepada KPU untuk melaksanakan keputusan judicial review seperti itu kan?" tanya jaksa.

"Iya betul," jawab Hasto.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku, yang jadi buron sejak 2020.

Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(mib/ygs)