Jakarta, CNBC Indonesia - Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh Prancis tengah merencanakan "kudeta neokolonial" di seluruh penjuru Afrika. Langkah ini disebut sebagai upaya nekat Paris untuk menggoyahkan pemerintahan yang dianggap "tidak diinginkan," terutama di wilayah Sahel di mana pengaruh Prancis telah runtuh dalam beberapa tahun terakhir.
Kehilangan pijakan di beberapa bekas koloninya, Prancis kini menghadapi gelombang sentimen anti-Prancis yang dipicu oleh tuduhan agresi, kegagalan militer, dan campur tangan politik. Burkina Faso, Mali, dan Niger secara resmi telah memutuskan hubungan dengan Prancis serta mengusir pasukan militer negara tersebut. Ketiga negara di Afrika Barat ini menuduh Paris justru mendukung kelompok bersenjata yang memicu pemberontakan jihadis mematikan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada hari Senin (2/2/2026), SVR menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sedang berada dalam kondisi kalut.
"Paris secara panik menjajaki jalan untuk balas dendam politik di Afrika sebagai respons atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer," tulis pernyataan biro pers SVR tersebut.
Lebih lanjut, badan intelijen Rusia itu mengeklaim bahwa Presiden Macron telah memberikan instruksi khusus kepada dinas rahasianya untuk melancarkan operasi pembersihan politik.
"Macron telah memberi wewenang kepada layanan khususnya untuk meluncurkan rencana guna melenyapkan pemimpin-pemimpin negara Afrika yang tidak diinginkan."
Tuduhan ini semakin meruncing dengan klaim keterlibatan Prancis dalam upaya kudeta yang gagal di Burkina Faso pada 3 Januari lalu. SVR menyebutkan bahwa plot tersebut mencakup rencana pembunuhan pemimpin militer Burkina Faso, Ibrahim Traore, yang mereka deskripsikan sebagai "salah satu tokoh utama dalam perjuangan melawan neokolonialisme."
Tidak hanya di Burkina Faso, SVR juga menuduh Paris berusaha mendestabilisasi Mali melalui serangan terhadap konvoi bahan bakar dan upaya blokade kota-kota besar, serta mencoba menabur kerusuhan di Republik Afrika Tengah.
Laporan intelijen tersebut juga mengulangi tuduhan dari negara-negara Sahel bahwa Prancis "memberikan dukungan langsung kepada teroris" dan berkoordinasi dengan Ukraina untuk memasok drone serta instruktur bagi militan.
Ketegangan ini pun meluas hingga ke Madagaskar. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Prancis berupaya menggulingkan Presiden interim Michael Randrianirina yang baru menjabat pada Oktober 2025.
Di sisi lain, pemimpin transisi Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, juga baru-baru ini menuduh Prancis mensponsori tentara bayaran di balik serangan di bandara internasional Niamey.
Meski Prancis secara konsisten membantah mendukung kelompok militan di Sahel, hingga saat ini Paris belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan terbaru dari pihak Rusia ini.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
