Hakim MK: Pendidikan Dasar Gratis Bukan Hal Jelimet, tapi Amanat Konstitusi

Jakarta -

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menjelaskan soal putusan MK terkait Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait negara wajib menjamin pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta. Arief mengatakan putusan itu merupakan amanat konstitusional.

Hal itu diutarakan Arief saat menjadi keynoted speech dalam Seminar Nasional Bulan Bintang tema 'Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing' di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (30/6/2025). Arief mengagakan putusan itu bukan semata-mata soal mengutak-atik anggaran, melainkan komitmen terhadap bangsa.

"Hadirin yang sangat saya hormati, pada bagian akhir yang ingin saya sampaikan, ialah Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali, mandat konstitusionalnya. Bahwa tanggung jawab dan kewajiban negara menjamin pendidikan dasar, tanpa dipungut biaya, bukan semata-mata soal otak atik anggaran," kata Arief.

"Melainkan soal komitmen terhadap bangsa ini, terhadap negara hukum, demokrasi, kesetaraan dan keadilan, yang menjadi pilar prinsip konstitusi kita," tambahnya.

Arief menyampaikan pendidikan dasar tanpa biaya untuk tidak dipandang sebagai suatu yang memberatkan. Menurutnya, hal itu harus dipegang teguh sebagai amanat konstitusional.

"Maka penyelenggaraan pendidikan dasar, tanpa pungutan, jangan dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membebani negara, sesuatu yang jelimet, melainkan sebagai amanat konstitusional yang harus dipegang teguh," tuturnya.

Dia menyebut putusan MK tentang pendidikan dasar tanpa biaya merupakan panggilan moral untuk membangun peradaban Indonesia lebih kuat.

"Saya ulangi, penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan, jangan dipandang sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan sebagai amanat konstitusional. Panggilan moral atau moral call, dan kebutuhan strategis, yang misdaya dalam membangun peradaban Indonesia yang kuat, dan memiliki daya saing," tutupnya.

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan MK dalam putusan itu.

Putusan itu diketok hakim MK pada sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5). MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Permohonan dengan nomor 3/PUU-XXIII/2025 itu diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Fathiyah dan Novianisa adalah ibu rumah tangga, sementara Riris bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

(ygs/ygs)