Jakarta -
Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengkritik program pengiriman pelajar nakal ke barak militer oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Haedar meminta program ini dikaji ulang.
Menurut Haedar, program pendidikan barak tidak bersifat artifisial. Menurutnya, jika program ini dibuat untuk mendisiplinkan pelajar bandel, harusnya menggunakan aspek fisik.
"Semestinya dikaji ulang lah. Disiplin itu kan tidak berarti fisik, tapi mentalitas, tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum, pola yang kita kembangkan itu hasil kajian yang disebut dengan kajian akademik, dan kita harus membiasakan itu," kata Haedar saat ditemui di Kasihan, Bantul, dilansir detikJogja, Minggu (25/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haedar menuturkan program ini harus dikaji ulang mengacu pada undang-undang dan naskah akademik yang berlaku. Termasuk harus melibatkan stakeholder di bidang akademik.
"Bahkan, segala rancangan undang-undang mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi dan memberi masukan secara akademik. Supaya hasil yang terbaik biar pun tidak sempurna," lanjutnya.
Maka dari itu, Haedar menyarankan Dedi Mulyadi untuk berkomunikasi dengan Kemendikdasmen untuk mengkaji ulang program ini. Tujuannya agar program yang dibuat sesuai dengan koridor sistem pendidikan.
Baca berita selengkapnya di sini.
Simak juga Video: Mendikdasmen Belum Kaji Kebijakan Pendidikan di Barak Militer
(rdp/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
