Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji bicara soal posisi politik PDIP yang disorot PKB. Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang yang diklaim PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Jazilul menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjawab pernyataan Jazilul yang meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Andreas menegaskan partainya merupakan partai penyeimbang di luar pemerintah.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6).
"Itu keputusan kongres partai," sambungnya.
Lihat juga Video: Prabowo dan Megawati Bergandengan Tangan, PDIP Tetap Jadi Penyeimbang?
(amw/rfs)
