Jakarta -
Anggota Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 bertemu dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Parle Senayan, kemarin. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu mulai dari situasi geopolitik global, stabilitas politik nasional, persoalan fiskal negara, hingga tantangan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Diskusi tersebut berlangsung hangat dan kritis karena para tokoh yang hadir pernah berada di pusat pengambilan keputusan negara dalam periode berbeda sejak era reformasi. Hal ini menjadikan pandangan yang muncul tidak sekadar refleksi masa lalu, melainkan juga tawaran solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Negara saat ini membutuhkan pemikiran dari para tokoh bangsa. Ancaman dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi dengan pandangan yang jernih dari mereka yang pernah memimpin lembaga negara. Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan," ujar Anggota DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soroti Persaingan Geopolitik hingga Fiskal Nasional
Dalam diskusi tersebut, para tokoh menyoroti dinamika global saat ini semakin kompleks. Persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok membentuk ulang peta kekuatan Indo-Pasifik yang memiliki implikasi langsung bagi Indonesia.
Di saat bersamaan, kondisi fiskal nasional juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan belanja negara, mulai dari program pembangunan nasional hingga modernisasi alat utama sistem persenjataan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir defisit anggaran negara terus berada di kisaran mendekati batas aman 3 persen terhadap produk domestik bruto, sehingga pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi penting.
"Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan menaikan batas defisit anggaran menjadi diatas 3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menekan APBN. Kerja sama antar lembaga negara juga sangat diperlukan agar berbagai persoalan rakyat dapat diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi," kata Mantan Ketua DPR, Setya Novanto.
Isu demokrasi dan sistem pemilu juga menjadi perhatian penting dalam pertemuan tersebut. Para peserta menilai kepercayaan publik terhadap proses demokrasi harus terus diperkuat melalui penyempurnaan regulasi pemilu serta peningkatan kualitas representasi politik di parlemen.
Berdasarkan data penyelenggara pemilu, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 81 persen. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Namun, sejumlah kritik publik terhadap mekanisme penyaluran aspirasi politik menunjukkan perlunya perbaikan sistem agar demokrasi semakin substantif.
"Banyak masyarakat merasa aspirasinya belum tergali secara optimal dalam sistem pemilu yang ada sekarang. Karena itu regulasi pemilu perlu dibahas kembali secara serius, baik untuk pemilihan di tingkat pusat maupun daerah," ujar Ketua DPR 2004-2009, Agung Laksono.
Dorong Penguatan Komunikasi Publik Pemerintah
Selain persoalan politik elektoral, forum juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah di tengah situasi nasional yang dinilai semakin kompleks. Para tokoh menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami mengenai berbagai kebijakan negara. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan pemerintah yang sebenarnya baik seringkali disalahartikan dan memicu kegelisahan publik.
"Kondisi negara sedang menghadapi banyak tantangan. Karena itu masyarakat perlu ditenangkan dengan komunikasi yang baik. Pemerintah memerlukan figur yang mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman publik," kata Ketua DPR 2009-2014, Marzuki Alie.
Para peserta forum juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan efektivitas fungsi juru bicara presiden. Menurut mereka, di tengah derasnya arus informasi digital dan dinamika politik global, masyarakat memerlukan sumber informasi resmi yang mampu memberikan penjelasan secara cepat, terukur, dan menenangkan.
Tanpa koordinasi komunikasi yang baik, berbagai pejabat seringkali menyampaikan pernyataan masing-masing dengan sudut pandang berbeda sehingga memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.
"Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang kuat, kredibel, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada publik. Di tengah derasnya arus informasi dan berbagai spekulasi yang berkembang, kehadiran juru bicara pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan yang terukur, utuh dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik," ujar Anggota DPR 2009-2024, Melani Leimena Suharli.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyoroti semakin kuatnya pengaruh dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ketegangan di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur, berdampak pada rantai pasok energi, arus perdagangan internasional, hingga pergerakan investasi global.
Situasi tersebut menuntut negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih adaptif dalam merumuskan strategi ekonomi dan diplomasi agar tetap mampu menjaga stabilitas fiskal, memperkuat ketahanan energi, serta mempertahankan daya tarik investasi di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
"Geopolitik global menjadi premis penting yang menentukan jalannya pemerintahan saat ini. Konflik di berbagai kawasan dapat memengaruhi investasi, perdagangan, dan pendapatan negara. Karena itu Indonesia perlu menyesuaikan strategi ekonominya agar mampu bertahan dalam situasi global yang tidak menentu," papar Anggota DPR 2004-2009, Anis Matta.
Para tokoh juga menekankan stabilitas nasional harus dijaga melalui koordinasi yang kuat antar lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip check and balances memberikan ruang bagi setiap lembaga negara untuk saling mengawasi dan melengkapi. Prinsip ini dipandang sebagai salah satu kekuatan demokrasi Indonesia sejak reformasi, karena mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu instansi saja.
"Jumlah pimpinan MPR dan DPR lintas periode yang masih ada saat ini mencapai lebih dari empat puluh orang. Pengalaman mereka merupakan aset penting bagi bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Presiden demi kepentingan negara," jelas Anggota DPR 2024-2029, Ahmad Basarah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menilai forum dialog seperti ini penting bagi pemerintah untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dari para tokoh yang pernah berada di pusat kekuasaan negara. Pemerintah, menurutnya, memerlukan pandangan strategis dari berbagai kalangan agar kebijakan yang diambil mampu merespons dinamika masyarakat secara tepat.
"Forum seperti ini sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat. Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan," tutupnya.
Sebagai informasi, turut hadir pimpinan MPR dan DPR pada pertemuan ini, antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari dan Achmad Dimyati Natakusumah. Hadir pula Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
(akn/ega)
