Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Konflik geopolitik di Timur Tengah selalu menghadirkan dampak yang menembus batas-batas geografis kawasan tersebut. Perang, rivalitas politik, perebutan jalur energi, hingga pertarungan pengaruh antara kekuatan global menjadikan Timur Tengah sebagai episentrum ketidakstabilan internasional.
Apa yang terjadi di Gaza, Teheran, Tel Aviv, atau Selat Hormuz tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam era globalisasi ekonomi dan ketergantungan energi, setiap dentuman konflik di Timur Tengah dapat mengguncang dapur rakyat kecil Indonesia.
Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi terhadap energi impor sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global. Kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Iran-Israel sepanjang 2025-2026, misalnya, berdampak langsung pada meningkatnya biaya transportasi, distribusi pangan, inflasi domestik, dan pelemahan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil-yang oleh Bung Karno disebut sebagai kaum Marhaen.
Hal ini menepis anggapan bahwa narasi "Kaum Marhaen" seolah-olah hanya istilah romantik politik. Padahal, Bung Karno menggunakan istilah ini untuk menggambarkan rakyat kecil yang hidup dari tenaga sendiri, memiliki alat produksi sederhana, tetapi tetap terjebak dalam struktur ekonomi yang menindas.
Mereka bukan proletariat industrial murni seperti dalam teori Karl Marx, melainkan petani kecil, nelayan, pedagang kaki lima, buruh informal, dan kelompok masyarakat yang bekerja keras tetapi tetap hidup dalam kerentanan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia hari ini, wajah kaum Marhaen dapat ditemukan pada pengemudi ojek daring, guru honorer, petani gurem, pekerja informal, buruh pabrik, hingga kelas menengah rentan yang penghasilannya habis hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga BBM naik akibat konflik global, merekalah yang pertama kali merasakan sesaknya kehidupan.
Karena itu, pemikiran Marhaenisme Bung Karno kembali relevan sebagai kerangka ideologis untuk membaca sekaligus merespons krisis geopolitik global. Dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi Djilid I", Bung Karno menjelaskan bahwa Marhaenisme berdiri di atas dua fondasi utama: Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Kedua konsep tersebut bukan hanya gagasan politik masa lalu, tetapi menawarkan arah strategis bagi Indonesia untuk melindungi rakyat kecil di tengah ketidakpastian dunia multipolar hari ini.
Timur Tengah dan Pusaran Geopolitik Kontemporer
Konflik Timur Tengah hari ini tidak lagi dapat dipahami secara sederhana sebagai pertikaian Palestina-Israel. Kawasan tersebut telah menjadi arena perebutan kepentingan global antara Amerika Serikat, Iran, Israel, Rusia, China, Turki, serta negara-negara Teluk. Rivalitas geopolitik modern kini berkaitan erat dengan energi, jalur perdagangan, pengaruh militer, hingga kontrol ekonomi global.
Eskalasi konflik Iran-Israel sepanjang 2025-2026 memunculkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Ketika ancaman terhadap jalur energi meningkat, pasar global langsung bereaksi. Harga minyak melonjak dan pasar keuangan bergejolak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia mencatat bahwa Indonesian Crude Price (ICP) sempat menembus lebih dari 117 dolar AS per barel akibat meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah. Lonjakan tersebut memperlihatkan betapa rentannya ekonomi Indonesia terhadap dinamika global.
Kenaikan harga minyak berdampak pada menjalarnya ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Ongkos transportasi meningkat, biaya logistik membengkak, harga pangan terdorong naik, dan inflasi semakin menekan daya beli masyarakat. Dalam struktur ekonomi kapitalistik global, kaum Marhaen selalu menjadi kelompok paling rentan terhadap gejolak internasional.
Laporan lembaga keuangan global juga menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memicu gangguan rantai pasok global, inflasi internasional, serta ketidakpastian investasi. Dunia saat ini tidak hanya menghadapi perang fisik, tetapi juga perang ekonomi, perang informasi, dan perang pengaruh.
Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali hanya menjadi objek dari sistem global. Ketika negara-negara besar bertarung memperebutkan pengaruh, rakyat kecil di negara berkembang justru harus membayar harga paling mahal melalui kenaikan biaya hidup.
Marhaenisme dan Kaum Marhaen di Tengah Krisis Energi dan Ekonomi
Bung Karno dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi Djilid I" menjelaskan bahwa Marhaenisme tidak boleh di pahami secara sempit soal teori ekonomi, melainkan ideologi perjuangan pembebasan rakyat tertindas. Marhaenisme dibangun di atas dua prinsip utama: Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi.
Sosio-Nasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan. Bung Karno menolak nasionalisme sempit yang hanya melahirkan chauvinisme atau kebencian antarbangsa. Nasionalisme Indonesia harus berpihak pada kaum tertindas, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme.
Dalam konteks konflik Timur Tengah hari ini, Sosio-Nasionalisme mengajarkan bahwa Indonesia harus menjaga kedaulatan nasional tanpa tunduk pada kepentingan blok global tertentu. Indonesia tidak boleh menjadi alat politik kekuatan besar dunia. Politik luar negeri bebas aktif harus dipertahankan sebagai bentuk kemandirian nasional.
Sementara itu, Sosio-Demokrasi menurut Bung Karno adalah demokrasi yang tidak berhenti pada hak politik formal, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan ketimpangan.
Karena itu, Marhaenisme tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan negara, tetapi juga pembebasan rakyat dari kemiskinan struktural. Dalam konteks Indonesia hari ini, Sosio-Demokrasi berarti negara harus hadir melindungi rakyat kecil dari dampak gejolak global.
Ketika harga energi naik akibat konflik internasional, negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil menanggung seluruh beban. Subsidi yang tepat sasaran, perlindungan UMKM, stabilisasi harga pangan, hingga penguatan jaminan sosial merupakan implementasi konkret dari Sosio-Demokrasi.
Akhir-akhir ini, kaum Marhaen Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya menghadapi persoalan domestik seperti pengangguran, upah rendah, dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga dampak langsung dari konflik global. Ketika harga minyak dunia naik, biaya hidup masyarakat ikut meningkat. Harga kebutuhan pokok melonjak karena biaya distribusi naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah juga menyebabkan harga barang impor semakin mahal.
Diskursus publik mengenai ketergantungan energi Indonesia terhadap Timur Tengah juga semakin menguat. Sejumlah analis energi menyebut bahwa sebagian besar pasokan minyak Indonesia masih berkaitan dengan kawasan Timur Tengah. Artinya, stabilitas ekonomi nasional sangat rentan terhadap konflik geopolitik kawasan tersebut.
Dalam sistem ekonomi global yang semakin liberal, rakyat kecil sering kali tidak memiliki perlindungan memadai. Kelompok elite ekonomi masih memiliki akses modal, investasi, dan perlindungan finansial. Sebaliknya, kaum Marhaen hidup dari penghasilan harian yang sangat rentan terhadap inflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan geopolitik bukan sekadar isu elite internasional. Konflik global memiliki dampak langsung terhadap nasi yang dimakan rakyat kecil setiap hari.
Bung Karno sejak awal telah mengingatkan bahaya imperialisme ekonomi. Menurutnya, imperialisme modern tidak selalu hadir melalui penjajahan militer, tetapi juga melalui dominasi ekonomi, ketergantungan utang, dan kontrol sumber daya. Hari ini, bentuk imperialisme tersebut terlihat dalam ketergantungan negara-negara berkembang terhadap energi impor, teknologi asing, dan pasar global. Ketika konflik terjadi, negara berkembang menjadi korban paling rentan.
Politik Luar Negeri, Warisan Bung Karno dan Kaum Marhaen Digital
Indonesia memiliki warisan penting dalam politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini lahir dari semangat anti-kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas. Bung Karno memandang perjuangan Palestina sebagai bagian dari perjuangan global melawan kolonialisme. Dalam Konferensi Asia-Afrika, Indonesia tampil sebagai pelopor solidaritas negara-negara dunia ketiga.
Semangat tersebut masih relevan hingga hari ini. Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menyerukan perdamaian dunia di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Namun, politik luar negeri bebas aktif tidak boleh berhenti pada diplomasi simbolik.
Tantangan terbesar adalah bagaimana kebijakan internasional mampu diterjemahkan menjadi perlindungan nyata terhadap rakyat kecil di dalam negeri. Jika konflik global memicu kenaikan harga pangan dan energi, maka negara harus hadir melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dalam perspektif Marhaenisme, diplomasi internasional harus berjalan seiring dengan keadilan sosial domestik.
Era digital menghadirkan bentuk baru pertarungan geopolitik. Media sosial kini menjadi arena perang informasi dan propaganda global. Konflik Palestina-Israel, Iran-Israel, maupun rivalitas kekuatan besar dunia tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga di ruang digital.
Masyarakat Indonesia dibanjiri berbagai narasi, propaganda, dan disinformasi yang sering kali sulit diverifikasi. Dalam kondisi seperti ini, kaum Marhaen digital menghadapi tantangan baru berupa manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial.
Kesadaran politik rakyat dapat dibentuk oleh kepentingan ekonomi dan geopolitik global. Karena itu, pemberdayaan kaum Marhaen hari ini tidak cukup hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga literasi digital dan kesadaran geopolitik.
Bung Karno pernah menegaskan bahwa perjuangan melawan imperialisme juga terjadi di medan pikiran. Pernyataan tersebut semakin relevan di era digital ketika perang narasi menjadi bagian penting dari konflik global. Indonesia membutuhkan pendidikan publik yang mampu membangun kesadaran kritis rakyat terhadap hubungan antara geopolitik global dan kehidupan sehari-hari mereka.
Empowering Kaum Marhaen sebagai Agenda Strategis Indonesia
Pemberdayaan kaum Marhaen di tengah krisis geopolitik global membutuhkan langkah konkret dan sistematis. Pertama, memperkuat kedaulatan energi nasional. Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui percepatan transisi energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, dan bioenergi. Konsep berdikari Bung Karno sangat relevan dalam konteks ini.
Kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan. UMKM, koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa sektor ekonomi rakyat sering kali lebih tahan terhadap gejolak global dibandingkan sektor finansial spekulatif.
Ketiga, memperkuat ketahanan pangan nasional. Krisis global dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional. Indonesia harus melindungi petani kecil, memperkuat produksi domestik, dan mengurangi ketergantungan pangan impor.
Keempat, memperkuat pendidikan geopolitik rakyat. Kesadaran publik mengenai hubungan antara konflik global dan kondisi domestik harus ditingkatkan melalui media kritis, pendidikan publik, dan literasi digital. Kelima, memperkuat solidaritas internasional. Indonesia perlu melanjutkan warisan diplomasi kemanusiaan Bung Karno dengan tetap berpihak pada anti-kolonialisme, perdamaian dunia, dan keadilan internasional.
Dunia saat ini bergerak menuju era multipolar, dominasi tunggal global mulai bergeser. Rivalitas antara Amerika Serikat, China, Rusia, Iran, dan kekuatan regional lainnya menciptakan ketidakpastian geopolitik baru. Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang menghadapi risiko menjadi arena perebutan pengaruh global. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan nasional tanpa terjebak dalam politik blok.
Marhaenisme menawarkan perspektif bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada kekuatan rakyat sendiri. Bung Karno menyebut konsep ini sebagai berdikari-berdiri di atas kaki sendiri. Konsep berdikari menjadi sangat relevan ketika dunia menghadapi perang dagang, krisis energi, inflasi global, dan ketidakpastian geopolitik berkepanjangan. Negara yang terlalu bergantung pada impor, utang luar negeri, dan sistem ekonomi global akan sangat rentan terhadap krisis internasional. Sebaliknya, negara yang memiliki fondasi ekonomi rakyat kuat akan lebih mampu bertahan menghadapi gejolak global.
Penutup
Konflik geopolitik Timur Tengah mesti dipahami bukan hanya persoalan perang di kawasan yang jauh dari Indonesia. Dampaknya nyata terhadap kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, terutama kaum Marhaen yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Kenaikan harga minyak dunia, inflasi pangan, pelemahan rupiah, hingga ketidakpastian ekonomi global menunjukkan bahwa rakyat kecil selalu menjadi kelompok paling rentan terhadap gejolak internasional.
Dalam konteks tersebut, Marhaenisme Bung Karno kembali menemukan relevansinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Marhaenisme yang berlandaskan Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan tawaran ideologis untuk membangun kedaulatan nasional dan keadilan sosial di era krisis global.
Empowering kaum Marhaen berarti memperkuat kemampuan rakyat kecil untuk bertahan, mandiri, dan berdaya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam percaturan geopolitik global.
Indonesia harus menjadi bangsa yang mampu melindungi rakyatnya, menjaga kedaulatannya, dan tetap berpihak pada keadilan dunia. Sebagaimana diwariskan Bung Karno, perjuangan melawan imperialisme dan ketidakadilan belum selesai. Bentuknya mungkin berubah, tetapi substansinya tetap sama: membela manusia, membela rakyat kecil, dan memperjuangkan dunia yang lebih adil.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
