Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 loyo, dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Jauh lebih lambat dibanding kuartal I-2024 yang tumbuhnya 5,11% yoy.
Kalangan pengusaha menilai, lemahnya ekonomi Indonesia tak lain disebabkan daya beli masyarakat yang sudah memburuk. Sebab, pada kuartal I-2025 sebetulnya ada momentum musiman yang mendorong salah satu komponen utama pendorong produk domestik bruto (PDB) yaitu konsumsi rumah tangga.
Faktor musiman itu ialah momentum libur panjang Ramadan dan Lebaran atau Idul Fitri. Namun, saat adanya faktor musiman itu, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap PDB hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, selama masa Lebaran dan Ramadan, biasanya industri mamin mendapatkan berkah dengan peningkatan kinerja. Namun, pada tahun ini justru laporan keuangan dan bisnisnya sudah minus.
"Selama Lebaran kemarin ternyata tidak sesuai harapan dan bahkan lebih rendah dari tahun lalu. Perkiraan kita salah satunya daya beli kelas menengah bawah ini memang agak jelek ya sementara kelas menengah atas masih punya kekuatan beli tapi kan merek terbatas," kata Adhi saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia mengatakan, ambruknya daya beli masyarakat karena memang kini tengah marak pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Meski begitu, di sektor mamin ia tegaskan tak terjadi PHK.
Badan Pusat Statistik (BPS) pun mencatat, di tengah tren PHK, jumlah pengangguran Indonesia bertambah sebanyak 83.450 orang pada Februari 2025 bila dibandingkan Februari 2024, menjadi total 7,28 juta orang.
"Di industri kan banyak PHK dan lain sebagainya, tapi kalau di pangan tidak ada PHK massal meski memang ada yang kurangi kapasitas tapi itu normal lah masih normal," ujarnya.
Kondisi ini menurut dia harus segera ditangani pemerintah dengan menerapkan berbagai kebijakan yang bisa mendorong pendapatan masyarakat, seperti berbagai stimulus yang bisa membuat serapan tenaga kerja makin tinggi.
"Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa segera intervensi dan terutama mungkin kita harap program-program pemerintah di daerah-daerah bisa diarahkan ke pendapatan masyarakat supaya ada income buat masyarakat untuk membeli," kata Adhi.
Di sisi lain, ia menilai program bantuan sosial yang bisa menopang daya beli masyarakat, seperti bantuan langsung tunai (BLT) di ubah skemanya dari selama ini berbentuk uang tunai yang ditransfer, menjadi berbentuk voucher, supaya dana yang diperoleh tidak digunakan untuk judi online atau judol.
"Usulannya kan kalau bisa BLT diberikan dalam bentuk voucher supaya belanja, jangan uang tunai kalau uang tunai takutnya nyasar ke lain-lain seperti judol dan lain-lainnya, dan ini memang sedang dibahas," tutur Adhi.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
