Jakarta -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong percepatan penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) untuk mengoptimalkan pembangunan. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan warga Jakarta dengan bertumpu pada aspek berkelanjutan.
Melalui langkah ini, aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dikelola dengan tujuan mendukung berbagai kebutuhan yang dimiliki masyarakat. Di antaranya pembangunan fasilitas publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur penunjang lainnya.
Untuk itulah, Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasos dan Fasum terus mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses penagihan maupun penyerahan aset tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keterbukaan data dan informasi dari seluruh pihak menjadi hal penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan aset," ujar Ketua Pansus Inggard Joshua dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Aset Pemprov DKI Jakarta dinilai bukan hanya bermanfaat untuk mendukung pelayanan publik, namun juga untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Verifikasi Data Pengembang
Inggard meminta Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah (TP3W) menyiapkan data secara rinci. Mengenai aset yang telah maupun yang belum diserahterimakan ke Pemprov DKI.
Kelengkapan data merupakan langkah penting mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset Fasos dan Fasum yang masih menjadi kewajiban para pengembang.
Sementara itu, Anggota Pansus Dina Masyusin mengungkapkan, kini terfokus pada data 10 pengembang terbesar yang belum memenuhi kewajiban Fasos dan Fasum.
Selanjutnya, Pansus bakal menggelar inspeksi mendadak (Sidak) hingga pemanggilan terhadap pihak pengembang. Sebab, satu kendala dalam proses penagihan aset di antaranya yakni perubahan kepemilikan perusahaan pengembang. Termasuk belum ada laporan lengkap dari perangkat daerah terkait.
Karena itu, Pansus bersama jajaran eksekutif tengah menyusun dan menyelaraskan data. Sehingga penagihan aset dapat berjalan lebih efektif. Inspektur Pembantu IV Inspektorat DKI Jakarta Ending Wahyudin mendorong percepatan secara terukur dalam penyelesaian aset Fasos dan Fasum.
Menurut dia, perlu target waktu yang jelas serta tahapan inventarisasi, validasi, dan verifikasi data sebelum peninjauan lapangan.
Simak juga Video 'Satpol PP Bareng Anggota DPRD DKI Razia 'Pak Ogah' Jelang Lebaran':
(ega/ega)
