Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengumpulkan seluruh perbankan pelat merah untuk membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.
Adapun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tersebut terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan.
Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menuturkan, pembahasan tersebut mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Sinergi ini harapannya dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.
"Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya," sebutnya.
Dony menambahkan, melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
