DKPP Bantah Tolak Aduan soal Dugaan Penyalahgunaan Sewa Private Jet KPU

Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membantah menolak aduan yang disampaikan ke DKPP, termasuk aduan oleh Yayasan Dewi Keadlian Indonesia mengenai dugaan pelanggaran etik terkait pengadaan private jet di KPU RI. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.

"Kami selalu menerima setiap aduan yang masuk, karena kami sangat memahami dan menghargai Para Pihak yang sedang mencari keadilan melalui DKPP," kata Raka Sandi kepada wartawan, Jumat (6/6/2025).

Pernyataan ini disampaikan menanggapi Themis Indonesia, Transparency International Indonesia (TII), dan Trend Indonesia yang menyebut DKPP menolak menerima aduan oleh Yayasan Dewi Keadilan Indonesia pada 22 Mei 2025. Aduan itu ialah terkait dugaan pelanggaran pengadaan pesawat jet pribadi yang dilakukan oleh Ketua, Anggota, dan Sekjen KPU RI.

Raka Sandi mengatakan DKPP telah memastikan tidak ada penolakan yang dilakukan. Dia merujuk Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa menerima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) adalah salah satu tugas DKPP.

Raka menerangkan, berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan kepada Staf Penerima Pengaduan DKPP, staf tersebut mengingatkan Pengadu agar melengkapi berkas aduan yang telah disampaikan ke DKPP. Adapun kelengkapan persyaratan yang diminta merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP yang merupakan rujukan bagi DKPP dalam menerima dan menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan ke DKPP.

"Kami telah melakukan proses verifikasi administrasi terhadap aduan yang disampaikan oleh Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. Verifikasi ini menjadi bukti bahwa DKPP tidak menolak aduan," ujar Koordinator Divisi Pengaduan DKPP ini.

Di antara syarat administrasi yang mesti dilengkapi, antara lain adalah dokumen terkait identitas lengkap Pengadu dan nomor telepon Pengadu. Raka Sandi menyebutkan, kelengkapan identitas pengadu ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP.

"Salah satu kegunaan dari identitas pengadu adalah untuk memastikan bahwa DKPP dapat menghubungi pengadu untuk menyampaikan hasil verifikasi aduan, termasuk juga jika pengadu harus memperbaiki aduan, bahkan sampai dengan penyampaian jadwal sidang jika aduan tersebut lolos verifikasi dan teregistrasi sebagai perkara," kata Raka Sandi.

Untuk diketahui, pengaduan itu sendiri telah diterima dengan registrasi penerimaan aduan Nomor 158/01-22/SET-02/V/2025. Selanjutnya, DKPP telah melakukan verifikasi administrasi terhadap aduan tersebut pada 27 Mei 2025. Hasil dari verifikasi administrasi, aduan tersebut dinilai Belum Memenuhi Syarat (BMS).

"Kami telah mengirim surat hasil verifikasi administrasi tersebut kepada pihak Pengadu dan dalam surat tersebut, kami juga telah meminta Pengadu untuk melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk melengkapi syarat legal standing-nya," ujar Raka Sandi

Raka Sandi menekankan pihaknya tidak membeda-bedakan aduan yang disampaikan oleh perorangan dan lembaga. Menurutnya, baik pengaduan yang disampaikan oleh perorangan dan lembaga, tetap akan diterima asalkan mengikuti ketentuan Pedoman Beracara KEPP DKPP.

"Selama hampir 13 tahun berdiri, DKPP telah menerima lebih dari 5.000 aduan dan ada sejumlah lembaga yang pernah menyampaikan aduan ke DKPP. Mereka tetap memedomani prosedur dan ketentuan dengan menulis identitas pengadu secara lengkap," ucap Raka Sandi.

Raka Sandi menegaskan bahwa DKPP selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memproses pengaduan yang didaftarkan oleh masyarakat dan melakukan verifikasi sesuai pedoman yang berlaku.

"DKPP memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik atas lembaga ini," katanya.

Kendati demikian, Raka Sandi juga sangat mengapresiasi kritik dan masukan yang ditujukan kepada DKPP. "Terima kasih atas kritik dan masukan kepada DKPP karena memang penegakan KEPP akan lebih baik jika terdapat kepedulian dan partisipasi masyarakat di dalamnya," pungkas dia.

Lihat juga Video 'DPR Terkejut KPU Gunakan APBN untuk Sewa Private Jet-Apartemen':

(fca/fca)