Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mengevaluasi insentif mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada akhir 2025, seiring masih rendahnya penjualan mobil jenis ini. Per April 2025, penjualan BEV baru mencapai 23 ribu unit, yang jika disetahunkan mencapai 63 ribu unit.
Jumlah itu masih jauh di bawah target kuantitatif produksi BEV dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2022 yang mencapai 400 ribu unit. Pada 2030 dan 2040, produksi BEV ditargetkan mencapai 600 ribu unit dan 1 juta unit.
Selain itu, insentif BEV skema completely built up (CBU) untuk tes pasar akan berakhir pada akhir tahun ini, sesuai Permenperin Nomor 6 Tahun 2023.
Dengan demikian, pemain BEV yang masih mengimpor kendaraan seperti BYD dan pabrikan lain harus mulai memproduksi di dalam negeri pada 2026 untuk mendapatkan insentif pajak, antara lain pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% dan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 10%, sehingga tarif PPN yang dibayar hanya 2%.
"Perlu diingat, kami tidak merumuskan sendiri pemberian insentif, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan," ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Mahardi Tunggul Wicaksono dalam diskusi Forum Wartawan Otomotif (Forwin) dikutip Selasa (20/5/2025).
Foto: DENZA, sub-brand premium dari Build Your Dreams (BYD), resmi melakukan debutnya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Pada gelaran ini, DENZA memperkenalkan beragam inovasi kendaraan listrik premium yang menggabungkan kemewahan, teknologi canggih, dan performa tinggi. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
DENZA, sub-brand premium dari Build Your Dreams (BYD), resmi melakukan debutnya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Pada gelaran ini, DENZA memperkenalkan beragam inovasi kendaraan listrik premium yang menggabungkan kemewahan, teknologi canggih, dan performa tinggi. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Insentif BEV CBU akan berakhir tahun 2025, sedangkan CKD akan dievaluasi. Pada saat yang sama, pemerintah mengkaji pemberian insentif ke semua kendaraan bermotor yang memakai berbagai teknologi, seperti hybrid hingga hidrogen. Besarannya masih terus dikaji.
Saat ini, BEV CBU untuk tes pasar mendapatkan insentif bea masuk (BM) 0% dari seharusnya 50%, PPnBM 0% dari seharusnya 15%. Total pajak yang dibayar ke pemerintah pusat BEV CBU hanya 12% dari seharusnya 77%. Syaratnya, pemain BEV harus membuka bank garansi dan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama. Relaksasi ini tidak akan berlaku lagi pada 2026.
Jika insentif untuk mobil impor terus berlanjut maka bisa menimbulkan kecemburuan pada brand yang sudah memiliki pabrik maupun kegiatan produksi di Indonesia. Secara keseluruhan saat ini ada 63 perusahaan yang memproduksi sepeda motor listrik roda dua dan tiga, dengan jumlah kapasitas produksi sebanyak 2,28 juta unit per tahun dan total investasi sebesar Rp 1,13 triliun.
Kemudian, terdapat 9 perusahaan yang memproduksi mobil listrik dengan jumlah kapasitas produksi sebanyak 70.060 unit per tahun dan investasi sebesar Rp 4,12 triliun. Ada pula 7 perusahaan yang memproduksi bus listrik, dengan jumlah kapasitas produksi sebanyak 3.100 unit per tahun dan total investasi sebesar Rp 0,38 triliun. Jadi, keseluruhan investasi tersebut sebesar Rp5,63 triliun.
"Investasi ini yang perlu dijaga, karena membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, termasuk pada peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia," kata dia.
(fys/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kemenperin Wajibkan Industri Setor Data 4 Kali Setahun
Next Article Video: Kemenperin Blak-blakan Soal Perang Lawan Produk Ilegal
