Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang merupakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mulai dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam rapat paripurna, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan tahun depan. Salah satunya adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk menambah pendapatan masyarakat.
"Desain Pertumbuhan Ekonomi harus menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditunjukkan antara lain peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja," ujar I Wayan Sudirta perwakilan dari Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/5/2025).
Wayan pun mempertanyakan berapa banyak lapangan pekerjaan baru yang akan disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Lalu berapa dan dimana tambahan lapangan kerja baru pada 2026?," ujar I Wayan.
Seperti yang diketahui, pada KEMPPKF tahun 2026 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2%-5,8% dengan inflasi 1,5-3,5% dan nilai tukar rupiah bergerak dalam kisaran Rp 16.500-16.900.
"Desain ini harus disertai intervensi yang dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan sektoral yang terdapat di dalam kementerian lembaga pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, perumahan, dan lainnya," ujar I Wayan.
(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: RI Butuh Investasi Rp 735 Triliun Untuk Mencapai Ekonomi 8%
Next Article Sri Mulyani Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Tembus Rp85,9 T
