Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun skema sertifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, tentunya skema sertifikasi ini dilakukan untuk mencapai target 'zero accident' di program MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan proses penyusunan skema sertifikasi SPPG dilakukan Bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun sertifikasi ini termasuk Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
"Kami sedang Menyusun skema sertifikasi untuk SPPG dan bekerja sama dengan KAN, termasuk sertifikasi SLHS dan HACCP," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).
Secara lebih rinci, sertifikasi ini dibuat untuk memastikan setiap SPPG dapat memenuhi standar kelayakan pengolahan makanan yang higienis dan aman serta tentunya dapat mengurangi potensi kejadian tak terduga seperti kasus keracunan masal yang sempat terjadi beberapa Waktu lalu di beberapa wilayah.
Adapun, implementasi awal dari sertifikasi ini akan dimulai pada Juni atau Juli 2025.
"Kami sedang merancang sertifikasi tersebut dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan Juni atau Juli tahunn ini," ungkap Dadan.
Dengan adanya sertifikasi ini, setiap SPPG nantinya akan dinilai dan hasil penilaian tersebut dapat ditemukan apakah SPPG tersebut layak atau tidak untuk menjalankan program MBG.
"Sehingga nanti setiap SPPG akan tersertifikasi apakah layak atau tidak, bahkan mungkin keluar akreditasinya apakah unggul, baik sekali, atau baik," ujarnya.
Perlu Kolaborasi Lintas Lembaga
Tak hanya membuat sertifikasi, Dadan berharap kolaborasi lintas Lembaga dalam menjaga kualitas dan gizi menu demi mensukseskan program MBG.
"Mengingat target penambahan SPPG mencapai 30.000 unit pada akhir tahun ini, kami piker pengawasan perlu didukung anggaran yang memadai dan juga adanya kolaborasi antar lembaga agar program ini dapat berjalan dengan baik," lanjut Dadan.
"Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar anggaran BPOM bisa ditingkatkan lagi agar mereka dapat menginspeksi lebih banyak SPPG atau berkolaborasi dengan kami," tambah Dadan.
Pakai Bahan Baku Lokal
Tak hanya itu, Dadan berharap semua menu MBG merupakan produk-produk lokal. Dengan begitu, dampak dari program ini tidak hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak sekolah, tetapi juga dapat menumbuhkan industri dalam negeri.
"Kita ingin agar produk lokal meningkat karena program MBG memang sudah didesain untuk menciptakan potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal, termasuk juga kesukaan masyarakat lokal, termasuk di dalam produksi seluruh barang yang akan mendukung program MBG," kata Dadan.
"Kami sebenarnya sudah diminta oleh lewat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengkaji berapa kebutuhan barang-barang yang ada, berapa potensi lokal yang bisa memasok sehingga kita bisa mengutamakan produk-produk lokal tersebut," ungkap Dadan.
Dadan menambahkan jika hal tersebut berhasil dilakukan, maka keuntungan program ini tidak hanya berdampak positif terhadap gizi anak-anak dan para petani, tetapi juga pemain lokal terutama pelaku industri lokal.
"Insyaallah ini akan menjadi catatan kami tersendiri sehingga tidak hanya anak-anak terpenuhi gizinya, tidak hanya masyarakat pertanian diuntungkan, tapi industri pun diuntungkan di dalam memasok seluruh barang untuk program MBG," pungkasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Bos BGN Buka Suara Soal MBG Tak Dibayar
Next Article Makan Bergizi Gratis Jalan 6 Januari 2025, 937 Dapur Siap Ngebul!
