Curhat Ojol soal Aceng hingga Slot di Hadapan Anggota Dewan

Jakarta -

Dewan di Senayan tengah menggodok induk aturan main yang menyeluruh untuk transportasi online atau daring. Untuk menyusun rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online, DPR menerima masukan dari driver atau pengemudi transportasi online.

Rapat dengar pendapat atau RDP ini digelar di ruang rapat Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus dan dihadiri anggota Komisi V DPR lainnya.

Lasarus mengatakan sebanyak 66 asosiasi driver online diundang dalam rapat tersebut. Politikus PDIP itu memastikan Komisi V akan menerima aspirasi dari berbagai pihak mengenai transportasi online.

"Kami semua undang total ada 66 asosiasi yang kami undang. Tentu yang datang perwakilannya saja, kami mohon maaf karena keterbatasan ruangan rapat ini," ujarnya.

"Rapat dengar pendapat umum hari ini adalah sebagai bentuk kami menyikapi apa yang berkembang di teman-teman angkutan online, yang kemarin juga sudah menyampaikan aspirasinya terkait dengan beberapa hal," imbuh dia.

Ojol Minta Revisi Biaya Aplikasi

Driver ojek online (ojol) meminta DPR mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) merevisi aturan mengenai potongan biaya aplikasi. Mereka mengancam akan melakukan demonstrasi lebih besar jika revisi aturan belum dilakukan hingga akhir bulan ini.

"Mereka sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, untuk roda dua ya maksimal 20% di Kepmenhub KP 1001. Namun bertahun-tahun dari semenjak (Kepmenhub KP) 1001 itu keluar, hingga saat ini, detik ini, mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%," ujar Raden Igun Wicaksono, perwakilan dari komunitas ojol, dalam rapat Komisi V DPR.

"Sepanjang itu, 365 hari dikali tiga tahun hari ini, sudah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami roda dua. Nah, ini nilai kami tentukan 10% akhirnya harus kami keluarkan hal tersebut. Mereka sudah ngambil kami, dari kami, sebanyak itu," sambungnya.

Raden mengatakan perwakilannya telah bertemu dengan Menhub, aksi yang digelar terakhir tak menemukan titik temu. Raden lantas meminta DPR mendesak Menhub segera merevisi aturan yang ada saat ini.

Raden meminta adanya kepastian mengenai pemotongan biaya aplikasi. Raden mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi lebih besar jika belum ada revisi aturan.

"Kami tidak mau ada lagi adanya digantung lagi, nanti berlarut-larut lagi, menghilang, nggak ada. Kami kasih tahu, ini kalau tidak ada lagi putusan dari Menteri Perhubungan, kami akan lakukan aksi lebih besar," jelasnya.

Era Prabowo Inisiatif Aturan Tenaga Kerja Platform

Tak hanya itu, driver ojol mengapresiasi era Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan aturan mengenai tenaga kerja platform online. Mereka mengeluh sebelum kepemimpinan Prabowo, tak ada aturan mengenai keselamatan driver angkutan online.

"Teman-teman ini pekerja, risiko kerja sangat luar biasa, mati, Pak, dilindas tronton, berkali-kali teman kami dilindas tronton. Tapi saat ini belum pernah ada perlindungan keamanan keselamatan kerja bagi kami," kata Kemed selaku perwakilan dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu.

"Kita tidak pernah dianggap ada oleh pemerintah. Baru di eranya Prabowo inilah pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berinisiatif membuat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja platform, ini sangat luar biasa," sambungnya.

Kemed mengatakan polemik mengenai transportasi online ini dimulai dari ketidakpatuhan aplikator terhadap regulasi yang ada. Kemed mengatakan aplikator memutuskan kebijakan mengenai potongan biaya tanpa mengacu kepada aturan-aturan yang telah ada.

Bahkan, menurut dia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun tak dapat menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Kemed mengatakan pihaknya berulang kali melaporkan mengenai kejadian ini kepada KPPU.

"Saya sering berdiskusi dengan mereka (KPPU), bilang bikin laporan-bikin laporan, saya bikin laporan dua tahun tidak pernah diselesaikan dengan baik oleh KPPU," ungkapnya.

Ibu Ojol Curhat Aceng

Komunitas driver ojol kemudian mengeluhkan adanya program aplikasi serba goceng ke Komisi V DPR. Meski fokus driver online saat ini ialah potongan biaya 10%.

"Saya rasa Komisi V tempat yang pas untuk membantu kami sampai semua harapan kami terwujud di 10%. Selain itu, perbandingan di negara Malaysia itu online hanya 6% mereka bisa hidup, kenapa di Indonesia harus 20%, bahkan lebih dari 20%," kata Eki Zakiya Aziz dari perwakilan Garda.

"Jadi kami datang ke sini untuk fokus meminta bantuan kepada bapak-bapak di Komisi V untuk dapat memutuskan 10% harga mati untuk teman-teman driver online," sambungnya.

Kemudian, Eki pun mengeluhkan adanya program serba goceng. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk penjajahan terhadap rakyat.

"Selain itu, ada program aceng yang sangat tidak manusiawi dan sangat menjajah rakyat Indonesia," kata Eki.

"Program apa, Bu?" tanya Ketua Komisi V DPR, Lasarus.

"Program aceng yang mereka buat. Program Aceng itu aplikasi serba goceng. Jadi, Pak, kalau nggak ngerti goceng, Rp 5.000, Pak," jawab Eki.

Eki menyampaikan program itu, driver online hanya menerima Rp 5.000 dari berapa pun biaya yang dibayarkan oleh penumpang. Sementara semua risiko, kata Eki, ditanggung sendiri oleh para driver.

"Mereka bilang cover kami dengan asuransi, kenyataannya kami untuk mengklaim asuransi jika terjadi kecelakaan itu tidak mudah, itu prosesnya sangat panjang dan butuh waktu berbulan-bulan," jelasnya.

"Satu lagi aplikasi yang mereka buat, program slot yang Rp 3.000, kita bayar Rp 30 ribu untuk slot, jika kita tidak bayar, kita tidak dapat untuk order. Jadi tolong untuk dua program yang mereka bentuk untuk menjajah secara perlahan lahan, menyerap darah Indonesia tolong dihapuskan," imbuh dia.

(rfs/azh)