Jakarta, CNBC Indonesia - Angka kelahiran di Turki kembali turun pada 2025, memperpanjang tren penurunan yang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan diperingatkan sebagai sebuah "bencana demografis."
Penurunan ini menandai perubahan besar bagi Turki, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai negara dengan populasi termuda di NATO dan menjadi salah satu pilar kekuatan demografi aliansi tersebut.
Dengan jumlah penduduk sekitar 85 juta jiwa, Turki memiliki tingkat kesuburan total (total fertility rate/TFR) tertinggi di antara negara-negara NATO selama bertahun-tahun. Pada 2016, TFR Turki berada di level 2,1 kelahiran per perempuan, ambang yang dibutuhkan untuk menjaga populasi tetap stabil secara alami.
Namun, data terbaru Institut Statistik Turki menunjukkan TFR tersebut turun tajam menjadi 1,48 pada akhir 2024.
Penurunan ini didorong oleh perlambatan ekonomi yang berkepanjangan, melonjaknya biaya hidup, serta perubahan norma sosial di kalangan generasi muda. Tren serupa juga terjadi di banyak negara berpendapatan menengah dan tinggi.
Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat sekitar dua pertiga populasi dunia kini tinggal di negara dengan TFR di bawah tingkat penggantian.
Bagi NATO, perubahan demografi ini berpotensi membawa dampak luas. Penuaan populasi akan meningkatkan beban belanja pensiun dan kesehatan, sekaligus menekan ruang fiskal untuk anggaran pertahanan.
Data Eurostat menunjukkan penduduk berusia 65 tahun ke atas telah mencapai 21,6% dari total populasi Uni Eropa pada 2024. Teknologi hemat tenaga kerja seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan otomatisasi diharapkan dapat membantu menutup kekurangan tenaga kerja dan personel militer.
Namun, kemampuan negara demokratis untuk berinvestasi besar-besaran di sektor ini dinilai terbatas.
"Rusia dan China mampu melakukan pengeluaran pertahanan yang tidak proporsional karena mereka mengurangi belanja kesejahteraan sosial dan pensiun," kata Christian Leuprecht, profesor di Royal Military College of Canada dan Queen's University, kepada Newsweek, dikutip Selasa (3/2/2026).
"Peningkatan besar anggaran pertahanan di masyarakat yang menua akan memaksa politisi di negara demokrasi membuat kompromi yang secara politik sangat menyakitkan," tambahnya.
Tekanan ini muncul ketika negara-negara Eropa menghadapi tantangan keamanan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin, menyusul perang Rusia-Ukraina serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Pada 2024, 32 anggota NATO sepakat untuk mengalokasikan hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) masing-masing untuk belanja pertahanan pada 2035, setelah dorongan kuat dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Leuprecht, tantangan demografi tak hanya menggerus jumlah tenaga kerja, tetapi juga mengubah peta inovasi pertahanan. Ketika porsi anggaran publik makin tersedot ke belanja pensiun dan kesehatan, industri pertahanan dinilai kian sulit menarik talenta terbaik.
"Pada akhirnya, sektor ini akan makin bergantung pada outsourcing inovasi teknologi ke sektor swasta," ujarnya.
Meski begitu, Leuprecht menegaskan demografi bukanlah vonis akhir. Produktivitas, inovasi, harga energi, dan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi penentu utama kekuatan militer. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang unggul berkat skala ekonomi pertahanannya, serta Ukraina,salah satu masyarakat tertua di Eropa, yang justru berada di garis depan inovasi militer.
"Kuncinya ada pada keseimbangan antara jumlah personel dan kualitas teknologi," katanya.
Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2024 menyebut kombinasi kebijakan diperlukan untuk menjaga kesiapan militer negara anggota NATO. Langkah tersebut mencakup investasi pada AI dan teknologi canggih, program peningkatan keterampilan, serta upaya memperpanjang masa dinas personel militer yang lebih tua.
Dalam jangka panjang, kebijakan kesehatan preventif juga dinilai penting untuk memperpanjang usia produktif masyarakat dan menekan biaya penyakit kronis.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
