Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Prof. Boediono menjadi salah satu pembicara dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam kesempatan itu, Boediono bicara soal efektivitas kebijakan ekonomi hingga pelajaran dari krisis global tahun 2008.
"Kebijakan ekonomi akan efektif hanya apabila ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, yaitu adanya konsep kebijakan yang rasional yang dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan," kata Boediono seperti dikutip siaran pers.
Turut hadir antara lain Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan para pakar antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi.
Boediono mengambil pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi krisis keuangan global 2008 sebagai pelajaran. Saat itu, menurutnya, tim ekonomi yang solid dan kompeten mampu merumuskan respons secara teknokratis, sementara Presiden SBY memberikan dukungan politik yang diperlukan agar berbagai kebijakan dapat segera dieksekusi.
"Konsep kebijakan yang logis, bagus dan rasional tapi tidak mendapat dukungan politik hanya akan tinggal konsep indah di atas kertas yang sama sekali tidak mempunyai dampak pada kehidupan nyata," ujar Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang juga alumnus Wharton School, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.
Sebaliknya, kekuatan politik yang tidak dituntun oleh rasionalitas kebijakan juga berisiko menghasilkan keputusan yang tidak efektif. Ia hanya akan menghasilkan slogan dan impian yang muluk tanpa kenyataan, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Karena itu, Boediono menilai teknokrasi dan politik tidak seharusnya saling menegasikan. Keduanya harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.
"Hanya apabila dua elemen dasar setiap kebijakan, yaitu rasionalitas dan otoritas, menyatu maka kebijakan akan membawa hasil yang diinginkan," katanya.
Boediono kemudian merangkum pelajaran tersebut dalam satu pesan mengenai esensi kepemimpinan pemerintahan.
"Menyinergikan rasionalitas dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan," ujarnya.
Pesan AHY
Dalam pidatonya, AHY menegaskan tiga agenda utama yang harus terus diperjuangkan Partai Demokrat, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Dalam bidang ekonomi, AHY menekankan pentingnya menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.
"Kita ingin membangun ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak lengkap jika tidak diikuti dengan kesejahteraan bersama," ujar AHY.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus mampu memastikan masyarakat memiliki pekerjaan, penghasilan, serta daya beli yang layak. Indonesia juga harus mampu keluar dari middle income trap, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial maupun disparitas antarwilayah.
AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang saat ini menjadi bagian dari tugasnya di pemerintahan juga harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Empowering people, connecting regions, sustaining generations. Sustainability juga menjadi satu paket. Isu lingkungan tidak boleh menjadi isu pinggiran. Dalam setiap agenda pembangunan harus kita ratakan di situ," jelasnya.
Sementara dalam aspek keadilan, AHY menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata berbicara mengenai persoalan hukum. Demokrat juga ingin memastikan setiap masyarakat memiliki kesempatan ekonomi yang setara untuk meningkatkan taraf hidupnya.
"Demokrat harus selalu memperjuangkan itu, apalagi bagi masyarakat yang lemah. Keadilan bukan hanya berarti di mata hukum, tetapi juga bagaimana masyarakat Indonesia memiliki kesetaraan untuk mendapatkan economic opportunity yang baik agar bisa naik kelas," kata AHY.
Ia menyebut petani, nelayan, guru, buruh, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga harus mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan.
Menurut AHY, masyarakat mungkin masih dapat menerima ketika kehidupannya belum sejahtera. Namun, ketidakadilan merupakan persoalan yang jauh lebih sulit untuk diterima.
"Dan sejatinya, masyarakat mungkin masih bisa menerima ketika hidupnya belum terlalu sejahtera. Tapi sulit menerima ketika diperlakukan tidak adil. Jadi keadilan ini sangat hakiki dan ini harus kita perjuangkan bersama," tegasnya.
Adapun terkait demokrasi, AHY menilai demokrasi bukan sekadar tujuan akhir, melainkan jalan untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Karena itu, Partai Demokrat berkomitmen untuk terus menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia agar semakin matang dan berkeadaban.
"Kita ingin memastikan bahwa di Indonesia tetap subur, matang demokrasi itu agar bangsa kita semakin bermartabat dan berkeadaban," ujar AHY.
AHY menambahkan, kebebasan harus tetap dijamin dan dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan konstitusi, termasuk dengan memberikan ruang yang luas bagi aspirasi generasi muda.
"Demokrat juga tidak ingin lepas, apalagi namanya saja Demokrat. Tidak mungkin demokrasi tidak menjadi bagian penting, atau tidak menjadi agenda penting dari perjuangan ke depan," pungkas AHY.
