Jakarta -
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 5,05 triliun. BNN mendapatkan pagu indikatif senilai Rp 1.447.069.580.000 (Rp 1,4 triliun).
"Untuk mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 5,05 triliun, yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar Rp 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 1,51 triliun," kata Kepala BNN Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyudi mengatakan, jika usulan itu terealisasi, anggaran BNN untuk 2027 menjadi Rp 6,49 triliun. Ia mengatakan sebesar Rp 157,35 miliar akan dialokasikan untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan integrasi kurikulum antinarkotika.
"Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 112,77 miliar, di antaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika," ucapnya.
Pihaknya berencana melakukan Grand Design Alternative Development (GDAD) di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills. Suyudi mencontohkan pelatihan bagi masyarakat Aceh yang menanam ganja menjadi petani kopi.
"Masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya, masyarakat yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan," ungkapnya.
Ia menyebut alokasi anggaran itu juga ditujukan dalam pemberantasan narkotika sebesar Rp 579,27 miliar. Pihaknya menekankan pada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, TPPU hasil tindak pidana narkotika hingga operasi penangkapan DPO (daftar pencarian orang) dan TO (target operasi) tindak pidana narkotika.
BNN pun berencana mengadakan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate. Menurutnya, hingga kini alat tersebut belum dimiliki oleh pihaknya.
"Kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidate, yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat (rapid test) maupun tes urine khusus zat etomidate," ungkapnya.
Ia mengatakan BNN tak memiliki alat deteksi zat etomidate. Suyudi menyebut ketiadaan alat tersebut menghambat pihaknya dalam melakukan penindakan.
"Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga etomidate, kami memang bisa membawanya ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Namun, pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja," kata Suyudi.
"Bukan untuk mendeteksi kandungan pada urine pengguna, yang di mana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidate ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan," imbuhnya.
(dwr/amw)
