Jakarta -
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tak akan disamaratakan lagi sebesar Rp 6 juta per hari. Ia menyebut pihaknya akan menelaah data penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Iya, iya (evaluasi insentif). Nanti itu termasuk. Setelah data penerima manfaat itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua kan," ujar Arumsari usai rapat bersama Komisi IX DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan saat kepemimpinan BGN terdahulu, insentif bagi SPPG disamaratakan sebesar Rp 6 juta. Arumsari menyebut pihaknya akan menata ulang terkait anggaran insentif tersebut.
"Sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya bahwa penerima manfaatnya 1500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun (penerima manfaat) Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya. Kan itu dampaknya nanti penata ulangan kan begitu," ujar Arum.
"Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya. Bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," sambungnya.
Ia menyebut BGN tak akan menyamaratakan insentif terhadap SPPG. Arum menekankan setiap SPPG harus menghasilkan makanan yang bergizi dan berkualitas terhadap penerima manfaat.
"Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentifnya sendiri itu kita akan evaluasi. Bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi," kata dia.
Arum berharap dengan demikian, anggaran MBG tepat sasaran. Ia ingin tak ada lagi temuan pemborosan di kemudian hari dari program MBG tersebut.
"Tidak, tidak (dipikul rata). Jadi semua itu diharapkan nantinya kita akan memang bagaimana program ini tercapai ya, tetapi anggarannya betul-betul sesuai sasaran gitu. Jadi tidak model seperti yang sekarang yang ya memang ada kecenderungan untuk lebih boros ya, jadi boros keuangan negara," imbuhnya.
(dwr/amw)
