Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyalurkan bantuan penanganan korban bencana alam di Kabupaten Aceh Timur dengan total Rp100.975.850.000. Bantuan ini diberikan untuk membantu pemulihan masyarakat terdampak sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Bantuan tersebut terdiri dari bantuan stimulan sosial ekonomi (BSSE) bagi 7.643 kepala keluarga (KK) senilai Rp38.215.000.000, bantuan jaminan hidup (jadup) bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38.921.850.000, bantuan isi hunian untuk 7.643 KK senilai Rp22.929.000.000, serta santunan ahli waris bagi 60 jiwa sebesar Rp900.000.000. Selain itu, terdapat bantuan santunan luka berat bagi dua jiwa dengan nominal Rp10.000.000.
"Untuk yang meninggal dunia, dukungan sebesar Rp15 juta, luka-luka berat Rp5 juta. Setelah itu ada dukungan untuk membeli isian rumah, untuk keperluan dapur maupun perabotan-perabotan rumah tangga, sebesar Rp3 juta per keluarga. Setelah itu dukungan BSSE, Rp5 juta per keluarga, terakhir jadup selama tiga bulan kepada masing-masing (individu) terdampak," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara keseluruhan, total bantuan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp585.444.850.000 bagi 45.416 KK atau 164.531 jiwa. Adapun total bantuan bencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai Rp878.681.800.000.
"Intinya untuk tiga provinsi (terdampak bencana) ini sungguh-sungguh mendapatkan atensi yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden membentuk Satgas khusus yang diketuai Mendagri guna mengkoordinasikan seluruh bantuan dan dukungan yang diberikan pemerintah mengingat dampak bencana sangat luas dan besar dan mengerahkan seluruh sumber daya dengan harapan penanganan bisa berjalan dengan baik," sambungnya.
Ia berharap seluruh bantuan disalurkan secara tepat sasaran, sehingga masyarakat menerima sesuai nominal yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kedua tepat jumlah, jadi tidak dikurangi biaya pengiriman (karena) biaya untuk penyaluran bantuan telah ditanggung oleh pemerintah, sehingga kita harapkan jumlah bantuannya benar-benar tepat (dan) benar-benar digunakan dengan baik oleh penerima manfaat," jelasnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Data penerima manfaat diawali dari data awal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian disusun secara by name by address oleh kepala daerah yang dikuatkan pihak Polres dan Kejaksaan Tinggi setempat.
Data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Satgas PRR dan dipadankan dengan data kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum ditetapkan sebagai dasar penyaluran bantuan.
"Setelah melalui proses itu ditandatangani oleh Pak Mendagri maka itu menjadi data yang terverifikasi. Data inilah yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyalurkan (bantuan)," tegasnya.
Ia menambahkan pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan secepat mungkin. Targetnya, bantuan sudah diterima masyarakat terdampak sebelum Lebaran.
"Proses salur (bantuan) sekarang ini adalah Rp713 miliar lebih. Sementara data yang terverifikasi kebutuhannya Rp878 miliar, sehingga sekarang masih proses di Kemenkeu Rp127 miliar lebih. Mudah-mudahan sebelum Lebaran masih bisa disalurkan sisanya," tuturnya.
Senada, Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat terdampak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah.
"(Bantuan ini) kita harapkan selain dapat membantu yang kedua dapat juga membantu pemulihan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang berdampak terutama di Aceh itu pertumbuhan ekonominya melambat. Aceh bahkan (pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025) minus 1,6. Ini harus banyak upaya termasuk memperkuat daya beli masyarakat," ucap Tito.
Ia menjelaskan, daerah terdampak di tiga provinsi tersebut juga akan memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun sebagai upaya mempercepat pemulihan infrastruktur.
"Rp1,6 triliun itu ada di Aceh kemudian Rp6 triliun lebih di Sumatera Utara dan Rp2 triliun lebih di Sumatera Barat diberikan pada bulan Februari, Maret, dan terakhir April," sambungnya.
Sementara itu, Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran berulangkali sejumlah pejabat pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam membantu masyarakat Aceh Timur.
"Ini menandakan betapa besar perhatian pemerintah pusat kepada daerah yanMensos Salurkan Bantuan Penanganan Korban Bencana Aceh Timur Rp 100 Miliarg terdampak bencana," ungkapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet atas dukungan dan perhatian bagi masyarakat Aceh Timur serta wilayah terdampak lainnya.
"Saya mewakili teman-teman, bupati Dari kabupaten kota lainnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinetnya yang telah menaruh perhatian besar bagi kami daerah terdampak bencana Sumatera," pungkasnya.
(akd/ega)
