Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Selasa (12/5/2026).
Menurut Bahlil, dia hanya memberikan laporan mengenai stok minyak dan gas bumi (migas) nasional hingga tata kelola izin tambang di kawasan hutan.
Bahlil mengatakan, dia memberikan laporan kepada Presiden terkait kondisi cadangan energi nasional terkini. Dia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah (crude).
"Tadi saya melaporkan kepada Presiden terkait dengan kesiapan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude, semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah tidak ada masalah," kata Bahlil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Selain soal energi, Bahlil juga menyampaikan perkembangan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah saat ini tengah melakukan penataan terhadap sejumlah IUP, terutama yang berada di kawasan hutan.
Menurutnya, masih ada sejumlah perusahaan yang telah mengantongi izin lengkap, namun aktivitas pertambangannya tidak pernah dijalankan.
"Kedua, kami lapor tentang penataan terhadap izin tambang khususnya di kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah ada IUP, izin lengkap, tapi tidak pernah dijalankan," katanya.
Bahlil menambahkan, evaluasi tersebut merupakan instruksi langsung Presiden sejak sekitar dua bulan lalu. Pihaknya kini terus memantau perkembangan proses penataan tersebut.
"Ini sudah Presiden instruksikan sejak dua bulan lalu kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," ujarnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak jelas.
Menurutnya, ini perlu dilakukan untuk membela kepentingan nasional dan rakyat.
"Saudara-Saudara, saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang gak jelas, atau IUP gak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan saya cek, Menteri Kehutanan saya cek alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga ya, dia belum kasih izin potong kayu," tutur Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
"Jadi, ini ada sekian ratus (tambang), Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau gak jelas, cabut semua itu IUP. Kita sudah gak ada waktu, terlalu, kasihan, gak ada kasihan sekarang, kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco keluarga kelompok itu nomor belakang," tegasnya.
"Evaluasi segera berapa hari ke saya. 2 minggu? enak aja 2 minggu. 1 minggu," titahnya.
"Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip gak beres kita cabut, harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
