Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran jumbo untuk tahun 2027. Ia meminta tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun, karena pagu indikatif yang saat ini ditetapkan dinilainya belum memadai untuk menjalankan berbagai program strategis di sektor pangan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026), Amran mengungkapkan pagu indikatif Bapanas untuk 2027 baru sebesar Rp110,3 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan riil lembaga yang bertugas menjaga stabilitas pangan nasional tersebut.
"Pagu Indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam raker.
Karena itu, Bapanas mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun. Jika usulan tersebut disetujui pemerintah dan DPR, total anggaran lembaga itu pada 2027 akan mencapai Rp17,84 triliun.
"Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun, yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional, dan pelaksanaan berbagai program pemerintah," tutur dia.
Amran menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah di bidang pangan. Salah satunya adalah penyaluran bantuan beras sebanyak 735 ribu ton kepada masyarakat.
Selain itu, Bapanas juga menyiapkan program bantuan pangan untuk penanganan stunting berupa daging ayam sebanyak 5,7 ribu ton dan telur ayam sebanyak 8,6 ribu ton.
Di sektor stabilisasi harga, anggaran tambahan akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), meliputi beras sebanyak 600 ribu ton, jagung 200 ribu ton, serta kedelai 50 ribu ton.
Tak hanya itu, Bapanas juga mengalokasikan program bantuan beras untuk penanganan bencana alam sebanyak 3.300 ton. Dana tambahan tersebut juga akan mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.560 kali di berbagai daerah di Indonesia.
Adapun program lain yang masuk dalam rencana penggunaan anggaran, antara lain pengembangan kios pangan di 38 provinsi, pembinaan 50 lumbung pangan masyarakat, serta pengembangan rumah pangan bagi 1.320 kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, anggaran itu juga akan diarahkan untuk memperkuat sistem keamanan pangan segar, intervensi daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi dan kebijakan pangan, hingga penguatan fungsi Bapanas baik di tingkat pusat maupun daerah.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
