Jakarta, CNBC Indonesia - China diam-diam melancarkan serangan siber paling dahsyat ke perusahaan-perusahaan teknologi sepanjang tahun lalu, menurut laporan firma keamanan siber berbasis Amerika Serikat (AS), CrowdStrike, yang dipublikasikan pada Selasa (9/6) waktu setempat.
Laporan ini dikeluarkan saat investasi industri teknologi ke sistem kecerdasan buatan (AI) kian melambung tinggi. Adapun industri teknologi kawakan umumnya berkumpul di AS, tepatnya di Silicon Valley.
Dikutip dari Reuters, Rabu (10/6/2026), kampanye peretasan ini sejalan dengan strategi prioritas pemerintah China. Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut juga memiliki minat berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, kekayaan intelektual, dan informasi yang memiliki nilai strategis dan ekonomi, kata CrowdStrike.
Menurut laporan CrowdStrike, sektor teknologi sekali lagi menjadi industri yang paling rentan dijadikan target oleh negara-negara asing dan oknum penjahat siber.
Laporan tersebut berfokus pada ancaman ke perusahaan-perusahaan yang melakukan penelitian, pengembangan-distribusi teknologi dan hardware komputer, konsultasi dan layanan IT, semikonduktor, dan software secara keseluruhan.
Namun, CrowdStrike tidak spesifik memberikan informasi perinci terkait identitas perusahaan-perusahaan yang menjadi target.
Kedutaan China di Washington membantah laporan tersebut.
Temuan CrowdStrike berasal dari data yang dianalisis dari 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026. Periode itu bersamaan dengan peningkatan valuasi dan investasi ke perusahaan-perusahaan teknologi yang mengembangkan AI, dan termasuk di antara target bernilai tinggi, kata Adam Meyers, SVP CrowdStrike.
Sebelumnya, pada 23 April 2026, Kantor Kebijakan Teknologi dan Sains Gedung Putih, menuduh entitas-entitas berbasis China melancarkan kampanye yang disengaja dan berskala industri untuk secara diam-diam mengambil model-model yang dikembangkan AS untuk tujuan mereka sendiri.
"Terjadi perlombaan senjata AI antara AS dan China, dan China bermaksud mencapai dominasi global pada tahun 2030," kata Meyers, dikutip dari Reuters.
Seorang juru bicara Kedutaan China di Washington mengatakan China menentang berbagai aktivitas peretasan dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa China mengecam upaya pencemaran nama baik dan fitnah dengan dalih keamanan siber. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kerja sama antara AS-China dalam pengembangan dan pengaturan AI.
"Dalam kunjungan Trump baru-baru ini [di Beijing bertemu dengan Xi Jinping], kedua kepala negara melakukan diskusi yang konstruktif tentang AI. Keduanya sepakat untuk meluncurkan dialog pemerintah-ke-pemerintah terkait AI," ia menjelaskan.
Laporan CrowdStrike juga menyoroti kampanye peretasan yang membawa ancaman besar dari Korea Utara. Secara spesifik, kampanye tersebut menggunakan skema operasi yang memanfaatkan identitas palsu untuk mengamankan pekerjaan-pekerjaan IT remot di perusahaan-perusahaan teknologi.
Gaji para pekerja sebagian besar disalurkan kembali ke pemerintah Pyongyang, dan posisi mereka di dalam perusahaan memberikan pijakan untuk pengumpulan informasi intelijen.
Kelompok peretas yang terkait dengan Rusia dan Iran juga sangat menargetkan sektor teknologi AS dan negara-negara lain untuk pengumpulan informasi intelijen. Kadang-kadang, dua negara itu juga dikatakan melancarkan serangan malware yang merusak.
Laporan tersebut juga menyebut adanya peningkatan aktivitas peretasan dari kelompok kriminal siber yang bertujuan meraup keuntungan finansial. Kelompok ini umumnya menargetkan perusahaan teknologi selama periode waktu yang sama, termasuk peningkatan 30% dalam iklan dari peretas yang menjual akses ke berbagai target.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
