Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sektor pariwisata telah menyumbang Rp945,7 triliun atau setara dengan 3,97% dari total PDB Indonesia di tahun 2025.
Keberhasilan ini didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh sebesar 10,7% (yoy). Secara makro, sektor ini telah mengamankan devisa negara sebesar USD18,91 miliar dan menjadi tumpuan hidup bagi 25,91 juta tenaga kerja.
Namun, sektor pariwisata kini diuji oleh gejolak di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global. Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisman dan potensi kerugian devisa Rp184,8 miliar per hari jika tidak dimitigasi dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan terbaru dari InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatatkan gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, yang berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang. Tantangan ini juga semakin kompleks dengan meningkatnya harga avtur.
"Untuk itu, Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, dan membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional," tutur Airlangga dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Hal ini disampaikan Airlangga secara daring dalam acara Webinar Nasional dengan tema Tourism Under Fire: Dampak Eskalasi Konflik Global terhadap Pariwisata yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni NHI Bandung, Senin (16/3).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga memaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah agar pariwisata Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain, salah satunya dengan melakukan perluasan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia kepada 169 negara sejak tahun 2015 memacu pertumbuhan wisatawan hingga 15% per tahun.
Hal tersebut secara langsung mampu menciptakan 400.000 lapangan kerja baru di sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata telah juga mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai langkah respons cepat terhadap situasi saat ini.
Kemudian, Indonesia perlu untuk memperkuat pasar domestik dan memanfaatkan momentum libur lebaran sebagai jaring pengaman utama dengan mengadopsi konsep micro-tourism, yaitu destinasi dalam radius perjalanan darat dikemas untuk memiliki pengalaman yang mendalam. Pemerintah telah memberikan stimulus diskon transportasi pada periode Lebaran 2026 dan kebijakan Work From Anywhere guna menunjang pergerakan wisatawan ke berbagai daerah.
Selain itu, diperlukan juga untuk melakukan negosiasi rute internasional baru, memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil. Kemudian, mempromosikan destinasi bagi Digital Nomad untuk menangkap peluang migrasi talenta digital profesional di wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau atau KEK Kura-Kura Bali. Pasalnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi untuk ditawarkan sebagai ekosistem kerja yang aman dan berteknologi tinggi.
"Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan. Untuk itu pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high end dengan harga terjangkau perlu digaris besarkan," ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan dalam menentukan ketahanan ekosistem pariwisata menghadapi dinamika global. Ia menilai kondisi ini juga menjadi momentum peluang untuk memperkuat pondasi struktural dalam pembangunan pariwisata nasional.
"Saya berharap forum ini dapat menghasilkan ide-ide strategis yang berdampak terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mari kita pastikan pariwisata Indonesia tetap tangguh, resilien dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai gejolak geopolitik global," pungkas Airlangga.
(akn/ega)
