KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). KPK bolak-bolak balik memeriksa sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro travel, ini yang didalami KPK.
"Karena memang praktik di lapangan, jual beli, mekanisme, dan nilai penjualan kuota itu beragam. Sehingga kami butuh untuk melakukan pendalaman kepada setiap PIHK yang melakukan penjualan atau pengolahan kota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan tersebut," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Dia mengatakan KPK berupaya melakukan pemulihan aset dari keuntungan tidak sah yang diperoleh biro travel. Dia menyebut keuntungan tidak sah itu diduga terjadi karena ada kongkalikong antara travel dan pihak Kemenag saat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu juga, kami masih fokus terkait dengan upaya optimalisasi asset recovery dari dugaan illegal gain atau keuntungan yang tidak sah yang diperoleh atau diterima oleh para PIHK atau biro travel dalam pengisian kuota haji khusus tersebut," tuturnya.
KPK Periksa 5 Bos Travel
Pada Selasa (14/4) kemarin, KPK memanggil lima bos biro travel terkait kasus kuota haji. Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan kelima bos biro travel ini dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK.
"Pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," jelas Budi kepada wartawan, Selasa (14/4).
Adapun lima bos biro travel yang dipanggil untuk diperiksa hari ini yakni:
1. Fatma Kartika Sari, Direktur Utama PT Gadika Expressindo
2. Sulistian Mindri, General Manager PT Gaido Azza Darussalam
3. Merisdel Muslim, Direktur Utama PT Garuda Abadi
4. Rinnu Hidayati, Direktur PT Manajemen Qolbu Tauhiid
5. Fadli Akbar Sani, Direktur PT Global Wisata Idaman
Sebelumnya, Budi menyebut KPK akan melakukan pemeriksaan maraton terhadap biro travel. KPK bakal mendatangi lokasi-lokasi dari PIHK tersebut.
"Penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di antaranya para PIHK dan pemeriksaan di antaranya dilakukan di Jakarta atau di gedung KPK Merah Putih dan juga di beberapa daerah lainnya bergantung dari lokasi para PIHK atau biro travel tersebut," kata Budi, Kamis (6/4).
Pemeriksaan di lokasi PIHK diharapkan agar pengumpulan materi dalam kasus ini bisa berlangsung efektif. KPK juga mengimbau pihak yang dipanggil agar kooperatif.
"Dengan pemeriksaan di daerah harapannya juga dapat langsung secara efektif karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada pihak-pihak dimaksud," ungkapnya.
Peran Para Tersangka
KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah:
1. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)
2. Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA)
3. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM)
4. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Ismail diduga memberikan uang USD 30 ribu kepada Gus Alex. Asep mengatakan Ismail juga diduga menyerahkan uang kepada Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), sebesar USD 5.000. Hilman masih berstatus saksi dalam perkara ini.
"Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar USD 30 ribu serta kepada Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan SAR 16 ribu," kata Asep dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/3).
Asep mengatakan Maktour diduga memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain setelah memberi uang tersebut. Pada 2024, menurut Asep, keuntungan ilegal yang diperoleh Maktour mencapai Rp 27,8 miliar.
Sementara itu, tersangka Asrul Azis Taba (ASR) diduga memberi uang USD 406 ribu ke Gus Alex terkait kuota tambahan haji. Asep mengatakan pembagian kuota tambahan untuk haji khusus itu telah menguntungkan delapan PIHK.
Dia mengatakan Gus Alex dan Hilman merupakan representasi Yaqut ketika menerima uang dari Ismail dan Asrul. Dia mengatakan Yaqut telah menunjuk keduanya untuk mengurus keperluan para PIHK.
KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar. Besaran angka kerugian negara itu adalah hasil hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Simak Video '2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Ada Direktur Maktour':
(lir/lir)
