Jakarta -
Kementerian Sosial RI terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan yang berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan diikuti oleh pemerintah daerah.
Wamensos Agus Jabo Priyono menjelaskan berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos dalam menjalankan program-program termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) sudah mengacu pada DTSEN, salah satunya pada penyaluran bansos triwulan kedua Tahun 2025.
"Untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, saya dan Pak Menteri diperintah oleh Bapak Presiden untuk bekerja berdasarkan data, dan bantuan sosial harus tepat sasaran," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat audiensi dengan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Kantor Kemensos, Jakarta, Jum'at (20/6). Atas dasar itu, Agus mengajak seluruh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Lombok Timur untuk menjadikan DTSEN sebagai landasan dalam menyusun program.
"Untuk menyusun program ke depan terutama Pemda dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu menggunakan DTSEN, supaya ada sinergi antara Pemda dengan pemerintah pusat," jelas Agus.
Sementara itu, terkait 7,39 Juta peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, ia menjelaskan untuk yang memenuhi syarat bisa direaktivasi terutama yang berada pada desil 1 sampai 5. Menurut Agus, PBI JKN yang nonaktif bisa direaktivasi berdasarkan data di lapangan dan harus dicek desilnya.
Agus juga meminta Pemda setiap tiga bulan sekali membantu melakukan pemutakhiran data DTSEN, karena data bersifat dinamis bisa bertambah ataupun berkurang. Dalam pemutakhiran data tersebut, Agus menekankan tidak boleh subjektif karena hasilnya menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan tidak.
"Ini temannya kepala desa, ini saudaranya kepala desa, itu tidak boleh," tegas Agus.
Ajakan Agus disambut antusias oleh Bupati Lombok Timur Haerul Warisin. Dia menyatakan siap berkolaborasi dengan Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
"Berkaitan pemutakhiran data ini, insyaallah kita siap untuk melaksanakan," ujar Haerul.
Terakhir, dia memaparkan terdapat 3,21% penduduk Lombok Timur yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk mengatasinya diperlukan kolaborasi antara Pemda dan pemerintah pusat sehingga data dan intervensi yang diberikan akurat.
Tonton juga Video: Prabowo Akui Belajar Strategi Pengentasan Kemiskinan dari PM India
(anl/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
