Waka Komisi II DPR: Jangan Sampai ASN WFA Malah Tak Kerja Sama Sekali

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menanggapi aturan soal aparatur sipil negara (ASN) kini diperbolehkan untuk kerja di mana saja atau work from anywhere (WFA). Dede mewanti-wanti jangan sampai WFA justru membuat ASN tidak bekerja.

"Jangan juga dilakukan WFA terus malah tidak kerja-kerja sama sekali, artinya tidak terlihat kinerjanya. Saya berharap harus ada fungsi KPI (key performance indicator) apabila ingin dilakukan WFA seperti ini. Jadi KPI apa yang bisa nanti bisa dilakukan evaluasi," kata Dede kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

Dede berkaca pada sistem work from home (WFH) kala pandemi COVID-19. Ia menilai kinerja pegawai saat itu tak ada masalah dan kegiatan ASN tetap berjalan.

"Mungkin dalam konteks saat ini, dilihat dari sisi efisiensi, bisa jadi bahwa ini salah satu alternatif untuk tidak menumpuknya pekerjaan yang di kantor itu. Kadang-kadang, satu pekerjaan bisa dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus," ungkapnya.

Dede mengatakan kebijakan work from anywhere bisa saja dalam rangka efisiensi mengurangi pengeluaran anggaran di kantor seperti peralatan listrik. Kendati demikian, Dede menekankan jangan sampai ASN yang work from anywhere justru mereka yang terlibat langsung dengan pelayanan publik.

"Artinya tidak bisa from anywhere seperti kayak pengurusan KTP, pengurusan-pengurusan lainnya yang sifatnya berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Tetap harus didorong agar motivasi semangat kerja itu ada. Dikarenakan orang kalau berkantor itu semangat motivasinya ada karena ada yang mengawasi, ada yang memperhatikan," ujar Dede.

"Ketika dilakukan di rumah, fungsi pengawasan atau fungsi supervisinya tetap harus ada. Nah apakah itu nanti melalui zoom atau melalui apapun tetap harus dilakukan," sambungnya.

Diketahui, ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) hingga mendapat jam kerja lebih fleksibel. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No 4 Tahun 2025.

PermenPANRB No 4/2025 membahas tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada instansi pemerintah. Aturan ini ditetapkan pada 16 April dan resmi diundangkan serta berlaku per 21 April 2025.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati mengatakan, ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya.

"Karena itu, fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis," kata Nanik, dilansir detikFinance, Rabu (18/6).

PermenPANRB No 4/2025 diharapkan menjadi payung regulasi bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi. Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu atau yang dikenal dengan WFA, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

"Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," tambah Nanik.

(dwr/maa)