Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan akan berbicara langsung dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemimpin Gedung Putih. Rencana komunikasi langsung ini berpotensi besar merusak hubungan diplomatik antara Washington dan Beijing, mengingat China selalu mengklaim pulau demokratis tersebut sebagai wilayah kedaulatannya.
Mengutip laporan The Guardian pada Rabu (20/5/2026), Presiden Donald Trump menyampaikan rencana tersebut kepada awak media di Pangkalan Udara Joint Base Andrews di Maryland sebelum menaiki pesawat Air Force One.
Isyarat ini menjadi penegasan kedua kalinya dalam sepekan terakhir bahwa sang presiden berniat menghubungi Taiwan, sekaligus menepis spekulasi bahwa ucapan serupa usai bertemu Presiden China Xi Jinping pekan lalu hanyalah keseleo lidah.
"Saya akan berbicara dengannya," ujar Presiden Donald Trump ketika ditanya mengenai rencana komunikasinya dengan Presiden Lai Ching-te.
"Saya berbicara dengan semua orang, kami akan menyelesaikan masalah itu, masalah Taiwan," tambah Trump.
Merespons pernyataan kontroversial dari Washington tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Kamis pagi menyatakan bahwa Presiden Lai Ching-te akan dengan sangat senang hati berbicara dengan pemimpin negara adidaya tersebut. Sebagai catatan sejarah, presiden AS dan Taiwan tidak pernah lagi berbicara secara langsung sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979 silam.
Kendati demikian, Trump yang dikenal kerap mendobrak pakem diplomasi global tercatat pernah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Taiwan saat itu, Tsai Ing-wen, ketika dirinya baru terpilih sebagai presiden pada akhir tahun 2016.
Langkah berani itu langsung memicu kecaman keras dari pemerintah China yang berujung pada nota protes resmi kepada pemerintah Amerika Serikat atas pelanggaran prinsip satu China.
Hingga saat ini, jadwal resmi panggilan telepon antara kedua pemimpin tersebut dilaporkan belum masuk dalam agenda, dan pihak Gedung Putih maupun Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan komentar resmi.
Sejumlah pejabat di pemerintahan Trump mencatat bahwa sang presiden sebenarnya telah menyetujui lebih banyak penjualan senjata ke Taiwan dibandingkan presiden AS lainnya, namun ia juga menganggap penjualan senjata di masa depan sebagai chip negosiasi yang sangat bagus.
Ketidakpastian komitmen pertahanan AS kian meningkat setelah Trump mengaku belum memutuskan apakah akan melanjutkan penjualan senjata skala besar senilai US$ 14 miliar (Rp 247,8 triliun) ke Taiwan usai kunjungannya ke Beijing pekan lalu.
Demi menekan Washington, Beijing bahkan dilaporkan menahan persetujuan rencana kunjungan musim panas Wakil Menteri Pertahanan AS Elbridge Colby ke China sampai Trump memberikan keputusan final terkait nasib penjualan senjata tersebut.
Di sisi lain, penggunaan istilah "masalah Taiwan" oleh Trump dinilai mengirimkan sinyal yang membingungkan bagi Taipei karena frasa tersebut sangat identik dengan bahasa politis yang sering digaungkan oleh Beijing. Presiden Lai Ching-te, yang dicap sebagai tokoh separatis oleh China, menegaskan bahwa jika kesempatan berbicara dengan Trump itu terwujud, ia akan menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan.
"Tidak ada negara yang berhak mencaplok Taiwan. Rakyat Taiwan mengejar cara hidup yang demokratis dan bebas, dan demokrasi serta kebebasan tidak boleh dianggap sebagai provokasi," kata Presiden Lai Ching-te.
Berdasarkan undang-undang domestik AS, Washington sebenarnya diwajibkan untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri dari potensi agresi militer eksternal.
Urgensi perlindungan ini kian krusial bagi perekonomian AS mengingat Taiwan merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Washington, yang menjadi pemasok utama cip semikonduktor canggih sebagai penggerak utama ekonomi digital global.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
