Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hari ini Senin (14/7/2025).
Dalam rapat tersebut, setidaknya terdapat dua bahasan yang disetujui yakni perihal persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2026 dan apresiasi terhadap hasil audit BPK RI terhadap Kementerian ESDM.
Berikut penjabarannya:
Simpulan Rapat Komisi XII DPR RI:
1. Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk Tahun 2026 sebesar Rp 8.117.997.491.000 dengan rincian sebagai berikut: (terbesar-terkecil)
- Ditjen Minyak dan Gas Bumi (Migas): Rp 3.123.569.358.000
- Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp880.474.519.000
- Ditjen Ketenagalistrikan: Rp 731.743.754.000
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp 729.431.070.000
- Badan Geologi: Rp 695.703.094.000
- Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba): Rp 679.758.661.000
- Sekretariat Jenderal (Setjen) KESDM: Rp 565.202.327.000
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): Rp 323.399.741.000
- Inspektorat Jenderal (Itjen) KESDM: Rp 138.721.308.000
- Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp 102.390.506.000
- Dewan Energi Nasional (DEN): Rp 77.603.153.000
- Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum): Rp 70.000.000.000
Total: Rp 8.117.997.491.000
"Komisi XII DPR RI mengapresiasi Kementerian ESDM RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2024. Komisi XII meminta Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI," terang kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (14/7/2025).
MenteriESDM Bahlil Lahadalia menyatakan secara keseluruhan realisasi PNBP sektor ESDM hingga akhir Juni 2025 telah mencapai Rp 117,11 triliun, atau sekitar 46% dari target Rp 254 triliun untuk tahun anggaran 2025.
"Jadi Insya Allah target APBN bisa dicapai keseluruhan dari 2025. Sekalipun berat karena harga komoditas pasang surut," ujar Bahlil.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bicara Kasus Tata Kelola Minyak Mentah, ESDM Bakal Lakukan Ini
