Jakarta -
Polusi Jakarta, Tangerang Selatan dan sejumlah kota besar lainnya seperti Medan dan Surabaya kembali mencatatkan kadar kualitas udara yang tidak sehat per hari ini (26/6/2025).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengimbau pemerintah kota dan pemangku kepentingan lain agar segera melakukan penanganan polusi udara secara koordinatif.
"Selama tiga tahun belakangan ini, Jakarta dan sejumlah kota lainnya sering masuk daftar kota dengan kualitas indeks udara yang buruk, bahkan terburuk di dunia," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berkepanjangan dan perlu ada upaya ekstra yang dilakukan secara kolektif dan koordinatif agar penanganannya bisa dilaksanakan secara intensif," imbuhnya.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela menjadi keynote speaker dalam acara Validation Seminar Technical Assistance: Accelerating The Clean Energy Transition in Southeast Asia di Hotel Mulia.
Eddy pun meminta kementerian/lembaga terkait agar membuat roadmap dalam rangka menekan polusi udara.
"Pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait perlu merumuskan peta jalan untuk mereduksi polusi udara yang sudah masuk kategori akut ini. Menambah armada kendaraan umum listrik dan memperluas wilayah operasional bisa menjadi salah satu solusinya, mengingat emisi buang kendaraan merupakan kontributor terbesar dari polusi udara," papar Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga mendorong adanya peningkatan sosialisasi bike to work, serta penyempurnaan ekosistem kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor.
"Selain itu kita juga perlu mengakselerasi program transisi energi yang tertuang dalam RUPTL tahun 2025-34 agar pembangunan sumber-sumber listrik energi terbarukan sebesar 52 GW dapat terwujud, agar pertumbuhan sektor industri, komersial dan rumah tangga ke depannya berbasis energi terbarukan," kata Eddy.
"Terakhir, kita patut mendalami kembali upaya untuk mempensiun dinikan PLTU batubara yang berpotensi diakhiri masa operasinya lebih awal. Tentu dengan catatan bahwa pembangkit listrik penggantinya berbasis energi terbarukan telah tersedia," lanjutnya.
Eddy menambahkan, saat ini dirinya bersama sejumlah konsultan ekonomi karbon tengah mengkaji skema pembiayaan yang dapat membiayai pensiun dini PLTU batubara tanpa membebani APBN
"Saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja secara urgent untuk menangani pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ini adalah panggilan mulia dan saya berharap kita semua meresponsnya dengan cepat," pungkasnya.
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
