Jakarta, CNBC Indonesia - Israel memutuskan mengirim delegasi ke Qatar untuk melakukan pembahasan bersama Hamas mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menerima undangan tersebut.
Pada Jumat malam, Hamas mengatakan telah memberi "tanggapan positif" terhadap tawaran gencatan senjata 60 hari dan siap melakukan negosiasi. Namun, pejabat Palestina mengatakan kelompok itu telah mencari amandemen termasuk jaminan bahwa permusuhan tidak akan berlanjut jika pembicaraan tentang gencatan senjata permanen gagal.
Di Gaza, badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas mengatakan serangan dan tembakan Israel menewaskan sedikitnya 35 warga Palestina pada hari Sabtu lalu. Tujuh orang tewas, termasuk dokter dan ketiga anaknya, ketika tenda-tenda di daerah al-Mawasi dibom. Sementara itu, dua karyawan Amerika dari organisasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) terluka dalam serangan di daerah Khan Younis.
Sebelumnya, Kantor Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa perubahan yang ingin dilakukan Hamas terhadap tawaran gencatan senjata tidak dapat diterima oleh Israel.
"Mengingat penilaian situasi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengarahkan bahwa undangan untuk pembicaraan diterima dan bahwa kontak untuk pengembalian sandera kami, berdasarkan proposal Qatar yang telah disetujui Israel, dilanjutkan. Tim negosiasi akan pergi besok," tulisnya sebagaimana dikutip BBC, Minggu (6/7/2025).
Pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Israel menerima "kondisi yang diperlukan" untuk gencatan senjata 60 hari. Rencana tersebut diyakini mencakup pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup oleh Hamas dan mayat 18 sandera lainnya dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Foto: Tangkapan Layar Video/REUTERS
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi lokasi daerah permukiman yang hancur akibat serangan rudal Iran di dekat Tel Aviv, Israel, Minggu (15/6/2025). (Tangkapan Layar Video/REUTERS)
Tawaran tersebut juga dilaporkan mengatakan jumlah bantuan yang cukup akan segera memasuki Gaza dengan keterlibatan PBB dan Komite Palang Merah Internasional. Hamas menuntut bantuan didistribusikan secara eksklusif oleh PBB dan mitranya.
Amandemen lain yang diminta oleh Hamas adalah tentang penarikan pasukan Israel.
Proposal AS diyakini mencakup penarikan bertahap Israel dari beberapa bagian Gaza. Tetapi Hamas ingin pasukan kembali ke posisi yang mereka pegang sebelum gencatan senjata terakhir runtuh pada Maret silam ketika Israel melanjutkan serangannya.
Hamas juga menginginkan jaminan AS bahwa operasi udara dan darat Israel tidak akan dilanjutkan, bahkan jika gencatan senjata berakhir tanpa gencatan senjata permanen.
Tawaran tersebut diyakini mengatakan mediator menjamin bahwa negosiasi serius akan berlangsung sejak hari pertama, dan bahwa mereka dapat memperpanjang gencatan senjata jika perlu.
Namun, Netanyahu mengesampingkan berakhirnya perang sampai semua sandera dibebaskan serta kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan. Anggota sayap kanan dari kabinetnya juga telah menyatakan penentangan mereka terhadap kesepakatan yang diusulkan.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengamankan kembalinya para sandera adalah dengan penaklukan penuh Jalur Gaza, penghentian total untuk apa yang disebut bantuan 'kemanusiaan', dan dorongan emigrasi" dari penduduk Palestina.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hamas Bakal Bebaskan Semua Sandera ke Israel, Asal...
